Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Megawati Minta Relawan Kesehatan PDIP Tak Pilih-Pilih saat Menolong Orang
Advertisement . Scroll to see content

Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Perjalanan ke Magelang Usai Penahanan Hasto

Jumat, 21 Februari 2025 - 16:52:00 WIB
Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Perjalanan ke Magelang Usai Penahanan Hasto
Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDIP agar tidak mengikuti retreat yang diselenggarakan Kemendagri. Foto: iNews TV
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDIP agar tidak mengikuti retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

"Betul (ada surat instruksi dari Megawati)," ujar Guntur Romli saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Bahkan, bagi yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Megawati.

Selain itu, instruksi kedua dalam surat tersebut meminta kepala daerah tetap dalam komunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan dari partai.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," bunyi poin kedua dalam instruksi tersebut.

Surat instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi," tertulis dalam surat tersebut.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut