Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : PKB Dukung Fatwa Haram Vape, Soroti Potensi Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement . Scroll to see content

Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Tata Kelola PKBM Bakal Diperketat

Senin, 16 November 2026 - 16:36:00 WIB
Mendikdasmen Ungkap Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C, Tata Kelola PKBM Bakal Diperketat
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Foto: iNews
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termasuk fakta bahwa cukup banyak anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C. Hal tersebut mengemuka dalam rapat bersama Komisi X DPR RI.

Dalam keterangannya saat rapat kerja di DPR, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa perluasan akses PKBM—baik di dalam maupun luar negeri—menjadi langkah penting untuk menekan angka putus sekolah akibat faktor ekonomi, geografis, maupun kultural seperti pernikahan usia dini.

Berdasarkan laporan dari pengelola PKBM di Majalengka yang menampung lebih dari 300 peserta didik, program Paket C menjadi yang paling diminati. Bahkan, pengelola setempat menyebutkan bahwa banyak anggota dewan yang menempuh pendidikan melalui jalur Paket C tersebut.

Menanggapi fenomena itu, dia menegaskan akan memperketat tata kelola dan pengawasan PKBM karena seluruh peserta didik kesetaraan menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pemerintah memastikan tidak boleh lagi ada praktik tidak wajar, seperti peserta yang lulus Paket C terlebih dahulu sebelum menyelesaikan Paket B.

Di sisi lain, perwakilan Komisi X DPR RI menyoroti persoalan tata kelola administrasi pendidikan, khususnya terkait mekanisme penyetaraan hasil akademik lulusan luar negeri. Komisi X menilai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi spesifik setingkat undang-undang yang mengatur keabsahan konversi nilai akademik dari luar negeri, melainkan hanya bertumpu pada aturan internal kementerian.

Guna mencegah timbulnya polemik dan gugatan hukum di kemudian hari, Komisi X DPR RI sepakat untuk memasukkan payung hukum terkait standar dan mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut