Menhut Janji Tak Terbitkan Izin Tambang di Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Tak Boleh Terusik
JAKARTA, iNews.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Pemerintah memastikan kawasan tersebut tetap menjadi habitat utama sekaligus prioritas konservasi Badak Jawa.
Raja Juli Antoni mengatakan, perlindungan habitat Badak Jawa menjadi bagian penting untuk menjaga kelangsungan hidup satwa langka yang saat ini hanya tersisa di kawasan Ujung Kulon. Karena itu, aktivitas pertambangan di dalam taman nasional harus dicegah.
“Kalau toh tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Antoni dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Dia juga menyarankan agar tidak ada aktivitas pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Menurutnya, kawasan penyangga taman nasional juga perlu dilindungi dari kegiatan yang berpotensi mengganggu ekosistem.
“Saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” ujarnya.
Terkait informasi mengenai keberadaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan tersebut, Raja Antoni menyebut kepastian status dan peruntukannya dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain memastikan tidak ada izin pertambangan, Kementerian Kehutanan juga berkomitmen memperkuat perlindungan habitat Badak Jawa. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi hutan, perbaikan ekosistem, penambahan kamera jebak, serta peningkatan pengamanan oleh polisi hutan.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa di luar Ujung Kulon. Salah satu lokasi yang menjadi wacana adalah Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana tersebut muncul untuk mengurangi risiko terhadap kelangsungan populasi Badak Jawa akibat berbagai ancaman, mulai dari tsunami, aktivitas vulkanik, penyakit, hingga perkawinan sedarah atau inbreeding.
Namun, Raja Antoni menjelaskan bahwa rencana pemindahan sebagian Badak Jawa ke habitat kedua masih membutuhkan kajian ilmiah secara mendalam. Pemerintah memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama konservasi satwa tersebut.
Raja Antoni kembali menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mempertahankan fungsi konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
“Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga kelestarian ekosistem Ujung Kulon sekaligus memastikan keberlangsungan populasi Badak Jawa yang terancam punah.
Editor: Suriya Mohamad Said