Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : DPR Turun Tangan! Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Banyuwangi Diminta Dikaji
Advertisement . Scroll to see content

Pemkab dan Warga Pandeglang Kompak Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi

Selasa, 17 November 2026 - 13:06:00 WIB
Pemkab dan Warga Pandeglang Kompak Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi
Pemkab dan warga Pandeglang menolak rencana pemindahan Badak Jawa ke Banyuwangi. Selain menjadi ikon daerah, relokasi dinilai berisiko bagi keselamatan satwa langka. Foto iNews TV
Advertisement . Scroll to see content

PANDEGLANG, iNews.id – Rencana pemerintah pusat membangun habitat baru bagi Badak Jawa di Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, dan masyarakat setempat.

Pemindahan sebagian populasi satwa langka dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dinilai berisiko terhadap keselamatan badak sekaligus menghilangkan salah satu ikon kebanggaan daerah.

Penolakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi. Dia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Menurut Iing, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi objek konservasi, tetapi juga memiliki nilai historis dan identitas bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

"Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah," ujar Iing, dikutip dari iNews Banten, Sabtu (14/11/2026).

Penolakan serupa juga disuarakan warga Kabupaten Pandeglang. Masyarakat menolak wacana pemindahan badak Jawa atau badak bercula satu dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Warga beralasan Badak Jawa selama ini menjadi ikon sekaligus kebanggaan masyarakat Pandeglang. Selain itu, mereka khawatir proses relokasi ke habitat baru justru menimbulkan risiko terhadap keselamatan satwa yang terancam punah tersebut.

Selain menyangkut identitas daerah, Iing juga mempertanyakan tingkat keberhasilan pemindahan satwa yang memiliki kebutuhan habitat khusus tersebut. Dia khawatir perjalanan jauh menuju Jawa Timur menimbulkan tekanan dan kendala adaptasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup badak.

Iing merujuk pada evaluasi teknis konservasi di area studi seluas 5.100 hektare. Menurutnya, proses pemindahan badak dalam satu kawasan saja memiliki tantangan besar, terlebih jika dilakukan lintas provinsi dengan jarak yang jauh.

"Logika sederhananya, proses translokasi lokal saja berisiko gagal, apalagi pemindahan jarak jauh lintas daerah," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah pusat melibatkan para ahli ekologi serta pemangku kepentingan lokal sebelum mengambil keputusan. Iing berpandangan, upaya memperkuat perlindungan habitat di Taman Nasional Ujung Kulon dan mitigasi ancaman bencana seharusnya menjadi prioritas dibandingkan memindahkan badak ke wilayah lain.

Di sisi lain, gagasan pembangunan habitat kedua bagi Badak Jawa muncul karena seluruh populasi satwa langka tersebut saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kepunahan apabila kawasan konservasi tersebut dilanda bencana besar.

Kekhawatiran itu sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 di Turki.

Hashim menyoroti sejumlah potensi ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon, mulai dari gempa bumi, tsunami Selat Sunda, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Badak Jawa.

"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," katanya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pusat disebut mulai menawarkan skema pendanaan konservasi kepada sejumlah lembaga donor internasional. Pendanaan tersebut direncanakan untuk mendukung pembentukan populasi baru Badak Jawa di Banyuwangi.

Rencana pembangunan habitat kedua itu diharapkan dapat mengurangi risiko kepunahan akibat bencana yang mengancam habitat utama. Namun, gagasan tersebut kini menghadapi penolakan dari Pemkab dan masyarakat Pandeglang yang meminta pemerintah mengutamakan keselamatan satwa serta mempertimbangkan risiko pemindahan secara menyeluruh.

Editor: Suriya Mohamad Said

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut