Resmi! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir
JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri proses panjang pembentukan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun sejak 2008.
Kesepakatan tersebut diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas.
Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU.