UGM Pastikan Jokowi Lulus Tahun 1985, Minta Nama Kampus Tak Diseret ke Politik

YOGYAKARTA, iNews.id – Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara menyusul pernyataan mantan Rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi, yang sempat menyebut ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Pihak kampus menegaskan Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan dan meminta agar UGM tidak dijadikan alat dalam polemik politik.

Wakil Rektor UGM, Ari Sujito, memastikan bahwa Presiden Jokowi telah menyelesaikan seluruh proses studi sejak tahun 1980 dan resmi dinyatakan lulus pada tanggal 5 November 1985.

UGM Sebut Ada yang Giring Opini Eks Rektor Sofian Effendi soal Ijazah Jokowi

“Kami menghargai pandangan pribadi Prof. Sofyan Effendi, tetapi Universitas Gadjah Mada tidak boleh diseret ke dalam ranah politik praktis,” tegas Ari Sujito.

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Terima Ancaman usai Bahas Ijazah Jokowi

Ia menambahkan bahwa sebagai institusi akademik, UGM memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan objektivitas keilmuan. Pernyataan mantan rektor tersebut, lanjutnya, merupakan tanggung jawab pribadi yang tidak mewakili institusi.

Sebelumnya, Prof. Sofyan Effendi dalam sebuah perbincangan dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat kelulusan. Namun pernyataan itu kemudian ditarik kembali dan disertai permintaan maaf, usai menuai kontroversi di ruang publik.

12 Nama Masuk Daftar Terlapor Ijazah Jokowi, Siapa Paling Mengejutkan?

“Saya tidak menyangka bahwa pernyataan itu akan tersebar luas. Saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi,” kata Sofyan.

Sementara itu, Rismon Sianipar tetap melanjutkan langkah hukum dengan melaporkan Presiden Jokowi ke Polda DIY atas dugaan menyebarkan berita bohong. Laporan itu merujuk pada pernyataan Jokowi tahun 2017 di Fakultas Kehutanan UGM, di mana ia menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya.

Namun dalam klarifikasinya pada Juni 2025, Kasmujo menegaskan bahwa ia bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Presiden Jokowi.

“Saya saat itu bukan dosen pembimbing, baik akademik maupun skripsi. Jadi informasi itu tidak benar,” ujar Kasmujo.

Atas dasar ini, Rismon meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, seorang presiden sebagai simbol moralitas bangsa tidak seharusnya menyampaikan informasi yang keliru kepada publik.

“Presiden harus jujur. Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal etika dalam bernegara,” ujar Rismon.

Meski isu mengenai ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat, klarifikasi dari pihak UGM dan permintaan maaf dari mantan rektor diharapkan dapat meredam spekulasi yang berkembang serta menjaga marwah institusi pendidikan dari kepentingan politik.

Editor: Komaruddin Bagja