Usut Dugaan Makar, Polri Sudah Periksa 4 Tersangka Kasus Penyadapan Presiden
JAKARTA, iNews.id – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dalam mengusut perkara makar Presiden Prabowo Subianto.
“Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di kantornya, Kamis (19/11/2026).
Tak hanya empat tersangka, Susatyo menyebut Bareskrim Polri telah memeriksa beberapa saksi lainnya yang disinyalir mengetahui kasus makar tersebut.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” ujar Susatyo.
Mengenai gelar perkara hari ini, Susatyo menyatakan tim internal melakukan analisa mulai dari perbuatan pemufakatan, persiapan hingga perbuatan permulaan.
“Nah, ini harus kami buktikan. Besok kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU,” ucap Susatyo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun, serta Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar