YLKI: Potong Jalur Distribusi Elpiji 3 Kg Langkah Keliru, Pasti Chaos

JAKARTA, iNews.id - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesa (YLKI) Tulus Abadi merespons kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji kg. Kini, kebijakan tersebut sudah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut langkah keliru dari sisi ekonomi. Pasalnya, kebijakan tersebut memotong jalur distribusi elpiji terlalu jauh.

Baca Juga

Tinjau Pangkalan Gas, Wapres Gibran Minta Warga Lapor Jika Kesulitan Dapat Elpiji 3 Kg

"Saya sudah punya feeling, ini pasti dalam tanda kutip chaos," kata Tulus dalam program The Prime Show di iNews pada Rabu (5/2/2025) malam.

Baca Juga

Tragis! Emak-Emak Tewas Tertabrak Truk saat Cari Elpiji 3 Kg di Grobogan

Dia menjelaskan, pengecer merupakan tangan paling depan dengan konsumen. Dengan tidaknya produk di pengecer, maka konsumen harus mencari lebih jauh lagi.

"Kalau harus ke agen, itu kan ada jeda waktu yang luar biasa, ada jarak yang luar biasa," ujar Tulus.

Tulus mengaku tidak bisa membayangkan situasi di daerah-daerah. Pasalnya, di Jakarta saja masyarakat kesulitan jika harus bepergian ke agen.

"Di Jakarta aja, juga bermasalah kan, karena ada faktor kemacetan, kerja," kata Tulus.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan berjualan gas elpiji 3 kg seperti biasa. Nantinya, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan sembari berjualan.

"Melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, kebijakan pengecer tidak boleh berjualan elpiji 3 kg bukan kebijakan dari Presiden Prabowo.

Editor: Reza Fajri