JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan vaksin dan pasien Covid-19 tak lagi dibiayai negara mulai tahun 2023.
Dia mengungkapkan, belanja negara di APBN 2023 mencapai Rp3.061 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibanding dengan realisasi sementara belanja negara di 2022 Rp3.090,8 triliun.
Terkait dengan itu, lanjutnya, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk vaksin dan pembayaran pasien Covid-19. Pasalnya, semua belanja pemerintah kembali dinormalized, dan difokuskan untuk program prioritas.
"Belanja kita yang naik hampir Rp1.000 triliun (sejak pandemi) tetap disitu. Lah kalau kita sudah tidak mengeluarkan untuk vaksin, tidak merawat pasien, uangnya kemana? Kan kayak gitu. Karena uang total belanjanya tetap di Rp3.000 triliun, tapi sekarang kita gak mengeluarkan untuk vaksin dan pembayaran pasien Covid-19," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Dia menjelaskan, uang untuk subsidi BBM di tahun 2022 sebesar Rp555 triliun semuanya merupakan belanja supporting. Sehingga di tahun 2023 ini harga BBM cenderung turun, namun tetap punya ruangan fiskal yang cukup.
"Memang, ketidakpastian yang ada adalah dari sisi penerimaan negara yaitu harga-harga komoditas dan prospek perekonomian global," kata Sri Mulyani.
Untuk tahun 2023, pihaknya akan tetap mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan sebesar Rp612,2 triliun, kesehatan (mayoritas non-Covid-19) Rp178,7 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, ketahanan energi (termasuk subsidi) Rp341,3 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, serta pertahanan dan keamanan Rp316,9 triliun.
"Pak Menkes sekarang bicaranya soal kanker serviks, stunting, tuberculosis, karena itu adalah situasi tantangan kesehatan yang masih harus kita perhatikan. Perlindungan sosial ini cukup tebal, dan sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran ketahanan pangan juga lebih tinggi dari dua tahun terakhir," ungkap Sri Mulyani.
Maka dari itu, lanjutnya, APBN tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Sehingga, diharapkan di tahun 2023 Indonesia tetap melanjutkan pemulihan ekonomi. "Kita tetap optimis, menjaga stabilitas tetapi juga mengurangi kesenjangan," tutur Sri Mulyani.
Editor: Jeanny Aipassa