JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan harus berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan perlu diperkuat agar pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan AHY saat bertemu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di kantornya di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Menurutnya, masukan masyarakat menjadi bahan penting untuk mengevaluasi pelayanan publik. “Bukan hanya dapat menjalankan program atau membangun proyek, melainkan harus punya dampak langsung bagi masyarakat,” tegas AHY.
Kemenko Infrastruktur memiliki tugas menyinkronkan lima kementerian teknis dalam portofolio pembangunan. Kelima kementerian itu meliputi Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Koordinasi dilakukan untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2029. Kebijakan tersebut juga diarahkan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045. Selain itu, koordinasi tersebut menjadi bagian dari penerapan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
AHY menilai pembangunan juga harus sinkron dengan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ukuran keberhasilan tidak cukup berdasarkan proyek yang selesai atau program yang terlaksana. Dampaknya harus terasa melalui pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Karena itu, prinsip good governance dinilai menjadi fondasi dalam pelaksanaan pembangunan. “Good governance ini tidak hanya menjadi jargon tapi harus dijalankan,” kata AHY.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan potensi maladministrasi. Masukan itu mencakup persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. AHY menilai laporan tersebut dapat membantu pemerintah menemukan kelemahan dalam sistem pelayanan. Pemerintah dan Ombudsman RI sepakat mengawal persoalan tersebut secara serius. “Masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara,” pungkas AHY.
Editor: Yudistiro Pranoto
Back
