BOGOR, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada Selasa (18/11/2025). Forum ini menjadi ruang strategis penyelarasan arah kebijakan nasional dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan untuk periode RPJMN 2025–2029.
Rakorendal dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI. Keduanya menegaskan pentingnya pengelolaan perbatasan yang terencana, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan tiga pesan utama terkait penguatan tata kelola. “Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujarnya. Ia juga meminta seluruh kementerian/lembaga menyusun program sesuai Rencana Induk (Renduk) BWNKP serta mendorong pemerataan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan tiga mandat BNPP RI. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, termasuk titik krusial di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan Pulau Sebatik. “Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” ujarnya.
Mandat kedua adalah meningkatkan kualitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tito menyebut PLBN Indonesia kini lebih baik dibandingkan negara tetangga dan mengungkap rencana pembangunan 11 PLBN baru. “PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” tambahnya. Hingga kini, BNPP telah menyelesaikan 15 PLBN sesuai Inpres 6/2015 dan Inpres 1/2019.
Editor: Yudistiro Pranoto
Back
