SURABAYA, iNews.id - (Kiri-kanan) Sekretaris PW Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jatim K.Muh.Anas, Ketua PW LBM NU Jatim K.H Ahmad Asyhar Shofyan, Khatib Suriyah PWNU Jatim KH Syafruddin Syarif dan Wakil Skretaris PWNU Jatim H. Hasan Ubaidillah, menunjukkan surat keputusan hasil Bahtsul Masail tentang mata uang kripto dan Bursa Kripto, di kantor PWNU Jawa Timur, Selasa (2/11/2021).
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa mata uang kripto hukumnya haram karena tidak memenuhi standar sil'ah (komoditas) secara syara'.
Selain itu, ada risiko akibat Cryptocurrency yakni tidak bisa dihadirkan dalam bentuk aset fisik. Sehingga status hartawi dipandang sebagai dua. Di antaranya sebagai aset ma'dun (mondial) sehingga meniagakannya adalah sama dengan meniagakan barang fiktif. Kemudian Cryptocurrency dikiaskan dengan transaksi bai' habli hablah, yaitu transaksi jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
Keduanya merupakan yang dilarang oleh syara' dan termasuk akad jual beli yang fasad (rusak) karena spekulatif. Kripto secara umum juga dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
Untuk itu, LBM PWNU Jatim menyatakan diri menolak adanya Bursa Aset Kripto dilegalkan di Indonesia oleh Bappebti. PWNU Jatim merekomendasikan agar pemerintah menutup Bursa Kripto di Indonesia dan menyatakan larangan berniaga dengan semua bentuk aset Kripto.
(Foto: Sindo/Ali Masduki)
Editor: Yudistiro Pranoto
Back
