Arab Saudi Blokir Uang Muka Haji 2027 Rp66,6 Miliar, RI Ajukan Keberatan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 sebesar 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar yang telah dibayarkan Pemerintah Indonesia. Pemblokiran tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan asuransi dalam penyelenggaraan haji 2026.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Indonesia mempersoalkan keputusan tersebut karena pemblokiran dilakukan sebelum proses verifikasi bersama terkait dugaan pelanggaran asuransi.

Baca Juga

Kemenhaj Usul Biaya Haji 2027 Sebesar Rp107,3 Juta, Jemaah Bayar Rp42,9 Juta

"Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, 'Kami akan blok dana anda sekitar 14 juta riyal'," ujar Dahnil dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/8/2026).

Baca Juga

Arab Saudi Bikin Payung Canggih untuk Jemaah Haji, seperti Apa?

Dia mengastakan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi terkait pemblokiran tersebut.

Dia mengatakan pemerintah meminta penjelasan secara terperinci dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi dasar pemblokiran dana. Pemerintah juga ingin mengetahui ketentuan kontraktual asuransi yang dianggap telah dilanggar.

Baca Juga

Asyik! Beli Oleh-Oleh Haji Kini Bisa dari RI lewat Platform Khusus

"Kami meminta rinciannya, yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa. Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah," katanya.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia tidak menerima keputusan pemblokiran tersebut. Salah satu alasannya, dana yang diblokir merupakan uang muka untuk penyelenggaraan haji 2027, bukan dana jemaah haji 2026.

Baca Juga

Kepuasan Layanan di Armuzna Dapat Nilai Terendah di Haji 2026, Menteri Haji Ungkap Penyebabnya

Dahnil menjelaskan, pemerintah Arab Saudi menyebut terdapat pelanggaran ketentuan asuransi yang berkaitan dengan sembilan penyakit yang tidak diperbolehkan masuk dalam penyelenggaraan haji.

Namun dalam sistem Indonesia, jemaah yang memiliki kondisi tersebut masih dinyatakan memenuhi persyaratan istitha'ah atau kemampuan fisik untuk menjalankan ibadah haji. Persoalan tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap proses penetapan istitha'ah jemaah haji.

"Kemudian ketika di sana, ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istitha'ah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi," ujar Dahnil.

Dia mengatakan pemerintah telah mendapat dukungan dari DPR dalam menyikapi persoalan tersebut. Kemenhaj juga diarahkan untuk renegosiasi dengan pihak Arab Saudi.

"Ini kami didukung oleh teman-teman parlemen. Jadi, kami, Pak Menteri sudah perintahkan supaya kemudian melakukan renegosiasi lagi. Yang jelas kami, kalau diambil kesimpulan, ya kesimpulannya kami tidak terima dana kami diblok. Kenapa? Karena itu bukan dana untuk jemaah 2026, itu dana untuk 2027," tuturnya.

Editor: Rizky Agustian