2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak Dekat Gedung Putih, Motif Masih Misterius

WASHINGTON, iNews.id - Motif penembakan terhadap dua personel Garda Nasional Amerika Serikat (AS) di dekat Gedung Putih, Washington DC, Rabu (26/11/2025), masih misterius. Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan ada banyak kemungkinan pemicunya.

Berbicara di Fort Campbell, Kentucky, Vance mengatakan para pejabat keamanan masih mempelajari segala sesuatu tentang insiden tersebut.

Baca Juga

Gelar 'Wanita Terkuat Dunia' Orang Ini Dicabut karena Terbukti Terlahir Laki-laki

"Kami belum tahu pasti motifnya. Masih banyak yang belum kami pahami," ujarnya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (27/11/2025).

Vance meminta dukungan dan doa warga AS untuk kedua personel Garda Nasional tersebut yang kini dalam kondisi kritis.

Baca Juga

2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak, Gedung Putih Lockdown

Dia menyebut serangan brutal itu sebagai pengingat yang memilukan bahwa seluruh personel militer, baik tentara aktif, cadangan, maupun personel Garda Nasional, adalah pedang dan perisai bagi Amerika Serikat.

Trump pada Agustus 2025 mengumumkan "darurat kejahatan" di Washington DC. Dia mengambil alih kendali Kepolisian Metropolitan Washington DC di bawah pemerintah federal.

Baca Juga

2 Personel Pasukan Garda Nasional AS Ditembak Dekat Gedung Putih

Sebagai bagian dari pengumuman tersebut, unit-unit Garda Nasional, termasuk pasukan yang didatangkan dari beberapa negara bagian, dikerahkan di penjuru Washington DC untuk menekan kriminalitas.

Keputusan tersebut menuai kecaman luas dari para pejabat kota dan kelompok hak-hak sipil, yang berpendapat kejahatan di kota itu tidak meningkat. 

Data pemerintah kota dan federal menunjukkan, kejahatan dengan kekerasan di sana berada pada titik terendah dalam 30 tahun sebelum Garda Nasional tiba.

Para kritikus menilai keputusan Trump itu hanya untuk mengalihkan isu dari kontroversi lain, termasuk kasus Epstein dan perang tarif dengan negara-negara mitra dagang AS.

Kehadiran Garda Nasional di Washington DC diperpanjang beberapa kali, dengan masa berlakunya kini mencapai awal 2026.

Pekan lalu, hakim federal memutuskan pengerahan tersebut melanggar hukum. Pemerintahan Trump telah melampaui kewenangannya atas pemerintah daerah. Namun putusan tersebut ditunda sementara proses banding berjalan.

Editor: Anton Suhartono