5 Fakta Status Darurat Militer di Korsel, Seoul Sempat Mencekam

JAKARTA, iNews.id - Fakta-fakta penerapan status darurat militer di Korea Selatan patut disimak. Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Namun status itu hanya berlaku beberapa.jam saja sampai parlemen membatalkannya pada Rabu (4/12/2024) pagi.

Keputusan Yoon menerapkan status darurat militer dianggap sebagai puncak rasa frustrasinya menghadapi tekanan dari oposisi yang menguasai parlemen Majelis Nasional. Kebijakan-kebikakan pemerintahannya selalu dimentahkan oleh kubu oposisi.

Setelah 6 Tahun, Trump dan Xi Jinping Bertemu Lagi Ketika Perseteruan Memanas

Berikut fakta-fakta darurat militer di Korsel:

1. Alasan Presiden Yoon Terapkan Darurat Militer

Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Selasa malam, Yoon menjelaskan status darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari pasukan Korea Utara (Korut) serta untuk melenyapkan elemen-elemen anti-pemerintah.

Selain itu, Yoon menjelaskan keputusan tersebut bertujuan mengusir pasukan pro-Korea Utara dari Korsel serta untuk melindungi tatanan konstitusi.

Latar Belakang dan Alasan Presiden Korsel Tetapkan Status Darurat Militer

Yoon mengaku tidak punya pilihan selain menerapkan darurat militer.

Penerapan darurat militer bisa berdampak terhadap hukum yang berlalu dalam situasi normal, seperti penangguhan hak-hak sipil.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Cabut Status Darurat Militer

2. Tank Disiagakan di Jalanan, Seoul Mencekam

Beberapa saat setelah Yoon mengumumkan darurat militer, polisi dan pasukan elite Korsel langsung disiagakan ke gedung Majelis Nasional.

Petugas keamanan menjaga gedung Majelis Nasional dan sempat melarang amggota parlemen masuk, meski kemudian mengizinkannya.

Bentrokan juga pecah antara polisi dengan warga yang berusaha masuk ke gedung parlemen untuk mendesak pembatalan darurat militer.

Foto-foto tank berjajar di jalanan kota beredar luas di media sosial. Selain itu helikopter hilir mudik di gedung parlemen. Beberapa mendarat di atap gedung.

3. Parlemen Batalkan Darurat Militer

Presiden Yoon akhirnya mencabut status darurat militer, Rabu (4/12/2024) pagi waktu setempat. Dia mengumumkan hal itu setelah pertemuan kabinet menyetujui pencabutannya.

Status darurat militer hanya berlaku selama beberapa jam setelah Yoon menerapkannya pada Selasa malam.

Sebelum itu, anggota parlemen berkumpul untuk membatalkan keputusan Yoon. Alasannya tak ada alasan kuat untuk menerapkan status darurat militer.

Sebanyak 190 anggota parlemen dari total.300 menolak status darurat militer dalam sidang Majelis Nasional.

Yoon kemudian mengatakan, setelah tuntutan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer keluar, pasukan ditarik dari gedung parlemen maupun jalanan.

4. Nasib Yoon di Ujung Tanduk

Jabatan Yoon sebagai presiden Korsel berada di ujung tanduk setelah menerapkan status darurat militer. Sekitar 40 anggota parlemen berencana memulai proses pemakzulan terhadap Yoon pada hari ini juga, jika dia menolak seruan untuk mundur.

Anggota parlemen lain, termasuk para pemimpin Majelis Nasional, telah meminta Yoon segera mundur sebelum proses pemakzulan dimulai.

Sementara itu salah satu serikat buruh terbesar di Korsel, Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), juga menyerukan kepada para anggotanya untuk melakukan mogok kerja sampai Yoon mengundurkan diri.

Dalam posting-an di Facebook, KCTU menyebut status darurat militer oleh Yoon sebagai kejahatan pemberontakan. Organisasi itu juga menyerukan kepada lebih dari 1 juta anggotanya untuk turun ke jalan di Seoul maupun daerah lain pada Rabu pagi.

5. Kepala Staf Gabungan Korsel Minta Tentara Waspada

Kepala Staf Gabungan Korsel Kim Myung Soo memerintahkan militer untuk fokus terhadap tugas utama yakni melindungi kepentingan umum.

Militer telah menarik diri dari gedung parlemen sejak Yoon mengumumkan akan mencabut status darurat militer. Selain itu kendaraan lapis baja juga sudah ditarik dari jalanan.

Kim juga memerintahkan pasukannya untuk tetap siap siaga terhadap ancaman Korea Utara yang bisa memanfaatkan ketidaksabilan di Korsel dengan melakukan provokasi.

Editor: Anton Suhartono