7 Fakta Kudeta Myanmar, dari Tuduhan Pemilu Curang sampai Ancaman Sanksi AS

JAKARTA, iNews.id - Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pemerintah dari pemimpin Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2/2021), setelah negara itu mengalami ketegangan politik. 

Memanasnya situasi politik di Myanmar dipicu tuduhan kecurangan pemilu pada November 2020 yang dimenangkan secara telak oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

Berikut tujuh fakta kudeta Aung San Suu Kyi:

1. Perseturuan Partai NLD dan militer

Baca Juga

Sehari Pascakudeta Aung San Suu Kyi, Warga Myanmar Datangi Bank Ambil Uang Tunai

Partai NLD memenangkan pemilu pada Novemner 2020. Hasil penghitungan yang diumumkan komisi pemilihan umum (UEC) menunjukkan, NLD merebut 346 kursi, lebih dari 50 persen dari jumlah total kursi parlemen.

"Rakyat jelas menyadari bahwa NLD perlu mendapat cukup suara untuk membentuk pemerintahan sendiri," kata juru bicara NLD Myo Nyunt, saat itu seraya mengklaim kondisi ini akan membantu meredam konflik politik di Myanmar.

Baca Juga

Kudeta Myanmar, Keberadaan dan Kondisi Aung San Suu Kyi Masih Misterius

Sementara itu pihak oposisi yang berpihak kepada militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), hanya mendapatkan 25 kursi.

USDP menuding pemungutan suara diwarnai kecurangan serta tidak bebas dan tidak adil. Mereka mendesak para pejabat UEC mundur dan pemilu diulang.

Baca Juga

Aung San Suu Kyi Dikudeta Militer Myanmar, Ini Seruan Indonesia

Pengamat politik Khin Zaw Win memperingatkan terjadinya kekacauan dalam beberapa bulan mendatang. Situasi itu merupakan konsekuensi karena UEC diisi oleh orang-orang yang berpihak kepada penguasa dan tidak kompeten.

2. Penculikan Aung San Suu Kyi

Militer Myanmar menculik perempuan 75 tahun itu pada Senin dini hari, beserta para pejabat seperti Presiden Win Myint, serta pemimpin partai NLD lainnya. 

Mereka ditahan di lokasi yang sampai berita ini diturunkan belum diketahui. Bukan hanya itu, kondisi Suu Kyi serta tahanan lain belum bisa dipastikan.

Penculikan ini berlangsung beberapa jam sebelum parlemen yang baru seharusnya menggelar sidang perdana di Ibu Kota Naypyitaw. Partai Suu Kyi menguasai mayoritas suara parlemen setelah menang telak dalam pemilu 2020.
 
3. Jenderal Min Aung Hlaing ambil alih kepemimpinan Myanmar

Beberapa jam setelah menculik Suu Kyi serta pejabat lain, militer mengumumkan keadaan darurat nasional selama setahun dan mengambil alih kekuasaan. Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing diangkat menjadi pemimpin Myanmar.

Pada Senin malam, Myanmar mengumumkan 11 menteri baru yang menggantikan semua anggota kabinet Suu Kyi. Mereka terdiri dari jenderal aktif, mantan perwira, serta mantan penasihat pemerintah sebelumnya.

4. Aung San Suu Kyi serukan warga tolak kudeta

Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer, pemimpin NLD Win Htein merilis pernyataan yang dibuat Suu Kyi sebelum dirinya ditangkap. Isu kudeta sudah santer terdengar pekan lalu setelah pejabat militer mengancam akan mengambil tindakan tegas jika tuduhan kecurangan pemilu tak direspons dengan tegas.

Dalam pernyataan itu Suu Kyi meminta warga untuk menolak dan memprotes kudeta karena hanya akan mengembalikan negara di bawah kediktatoran militer.

"Tindakan yang dilakukan militer ini merupakan aksi untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," bunyi pernyataan atas nama Suu Kyi.

5. Militer kuasai Naypyitaw dan Yangon

Militer Myanmar mengerahkan personel untuk menjaga dua kota penting yakni Ibu Kota Naypyitaw dan kota pusat perdagangan Yangon. Petugas menjaga obyek vital seperti kompleks parlemen, balai kota Yangon, stasiun televisi pemerintah, serta  tempat lain.

Akses komunikasi telepon dan internet sempat diputus pada Senin, namun kembali normal pada Selasa. Putusnya akses internet menyebabkan bank-bank tak bisa beroperasi.

Warga pada Selasa mendatangi bank-bank untuk mengambil uang tunak, khawatir kondisi semakin memanas yang memicu gejolak ekonomi negara yang sudah terpukul akibat pembatasan pandemi Covid-19.

6. Tokoh muslim Rohingya mengecam kudeta Aung San Suu Kyi

Pemimpin etnis Rohingya di pengungsian Bangladesh, Dil Mohammed, mengecam keras penggulingan Aung San Suu Kyi dari pemerintahan.

"Kami masyarakat Rohingya mengutuk keras upaya keji untuk membunuh demokrasi," kata Mohammed. 

Dia mendesak komunitas internasional untuk memulihkan kembali demokrasi demi menghindari kembalinya Myanmar ke kediktatoran di bawah kekuasaan militer.

7. Kecaman dunia internasional, AS ancam sanksi Myanmar

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar. 

Biden mengutuk pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer dari pemerintahan sipil Myanmar. Dia juga mengecam penahanan Suu Kyi. 

“Ini adalah serangan langsung terhadap transisi negara (Myanmar) itu menuju demokrasi dan supremasi hukum. Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma (Myanmar) agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap,” kata Biden.

PBB khawatir kudeta militer di Myanmar bakal memperburuk kondisi 600.000 muslim Rohingya yang masih berada di negara itu. Kekhawatiran itu muncul di saat Dewan Keamanan (DK) PBB berencana menggelar pertemuan terkait perkembangan terbaru situasi di Myanmar, Selasa (2/2/2021).

Kekerasan dan aksi biadab militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine Myanmar pada 2017, menyebabkan lebih dari 700.000 muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Saat ini, orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka itu masih terdampar di kamp-kamp pengungsian Bangladesh. 

Sekjen PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan genosida dan pembersihan etnik terhadap Rohingya.

Editor: Anton Suhartono