Afrika Selatan Blokir Penjualan Senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

CAPE TOWN, iNews.id - Afrika Selatan memblokir penjualan senjata ke sejumlah negara, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut terjadi lantaran adanya sengketa inspeksi yang membahayakan bisnis miliaran dolar dan ribuan pekerjaan di industri persenjataan.

Penghentian itu terkait dengan adanya klausa dalam dokumen ekspor yang mengharuskan pelanggan asing berjanji tidak mentransfer senjata ke pihak ketiga. Selain itu, pejabat Afrika Selatan juga berhak memeriksa fasilitas mereka untuk memverifikasi kepatuhan.

Baca Juga

Tersangka Penembakan Universitas Brown Ditemukan Tewas, Diduga Juga Bunuh Fisikawan MIT

Dilaporkan Reuters, Senin (25/11/2019), Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang menyumbang setidaknya sepertiga dari ekspor senjata Afrika Selatan dan terlibat dalam perang di Yaman, menolak inspeksi yang mereka anggap melanggar kedaulatan mereka, menurut sumber Reuters tersebut.

Oman dan Aljazair juga menolak inspeksi tersebut, sehingga impor senjata dari Afrika Selatan diblokir, tambah pejabat industri itu.

Pejabat pemerintah dari keempat negara itu belum menanggapi email dan panggilan telepon dari Reuters untuk komentar, begitu pula kedutaan besar mereka di Afrika Selatan.

Ditanya soal masalah klausa inspeksi, Direktur Pengendalian Senjata Konvensional di Kementerian Pertahanan Afrika Selatan Ezra Jele mengatakan, pemerintah mempertimbangkan beberapa klausa ketika mengevaluasi izin ekspor senjata, termasuk di antaranya isu hak asasi manusia, konflik regional, risiko pengalihan, resolusi Dewan Keamanan PBB dan kepentingan nasional.

Asosiasi Industri Dirgantara, Maritim dan Pertahanan Afrika Selatan (AMD) menyatakan, perselisihan itu dapat mengancam kelangsungan hidup sektor ini.

"Kami memiliki satu klausa yang melumpuhkan ekspor kami senilai 25 miliar rand (1,7 miliar dolar AS) saat ini," kata Kepala AMD Simphiwe Hamilton, kepada Reuters.

Badan industri memperkirakan pemblokiran ekspor tersebut dapat menyebabkan hilangnya hingga 9.000 pekerjaan di perusahaan pertahanan dan industri pendukung.

Editor: Nathania Riris Michico