Alasan Amerika Jatuhkan Sanksi kepada Pemerintah Palestina, Bukan Israel

WASHINGTON, iNews.id - Keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) kembali memicu kontroversi global.

Di tengah gelombang kritik internasional terhadap Israel atas serangannya di Jalur Gaza, AS justru memilih menghukum pihak Palestina. Mengapa demikian?

Baca Juga

UNIFIL Laporkan Lebih dari 10.000 Pelanggaran Israel di Lebanon Sejak Tahun Lalu

Fokus pada Pelanggaran Komitmen Perdamaian

Dalam pernyataan resminya, AS menyebut sanksi dijatuhkan karena PLO dan PA melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kepatuhan Komitmen PLO tahun 1989 dan Undang-Undang Komitmen Perdamaian Timur Tengah (MEPCA) tahun 2002. 

Baca Juga

Rusia: Tak Ada Perdamaian di Timur Tengah jika Palestina Belum Merdeka

Kedua undang-undang tersebut mewajibkan pihak Palestina untuk mengakui hak hidup Israel, menolak kekerasan, serta tidak membawa konflik ke ranah hukum internasional.

AS menilai tindakan Palestina, seperti mendukung gugatan hukum terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), telah “menginternasionalkan konflik” dan merusak prospek perdamaian bilateral.

Baca Juga

Ancam Israel, Inggris Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB

Sanksi Diterapkan, Visa Ditolak

Sanksi AS secara konkret berupa penolakan visa bagi anggota PLO dan pejabat PA, sesuai Pasal 604 (a)(1) MEPCA. Selain itu, AS juga menyampaikan laporan ke Kongres mengenai dugaan pelanggaran Palestina terhadap Resolusi PBB 242 dan 338, dua resolusi penting yang menjadi fondasi diplomasi Timur Tengah sejak Perang Enam Hari dan Perang Yom Kippur.

Namun, banyak pihak mempertanyakan mengapa sanksi semacam itu hanya ditujukan kepada Palestina, padahal serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 60.200 warga sipil.