Alasan Luksemburg Akui Negara Palestina, Singgung Kondisi Gaza

LUKSEMBURG, iNews.id - Pemerintah Luksemburg menyatakan siap mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB bulan ini. Langkah ini diambil seiring semakin parahnya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang terus memicu kecaman global terhadap Israel.

Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden menegaskan, keputusan negaranya bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari upaya memperkuat solusi dua negara yang kian terpinggirkan akibat eskalasi konflik. 

Baca Juga

Usai Tetapkan Presiden Venezuela Teroris, Trump Siap Bicara Langsung dengan Maduro

“Sebuah gerakan kini muncul di Eropa dan seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa solusi dua negara masih relevan. Itulah sebabnya pemerintah Luksemburg ingin bergabung dengan mereka yang mengakui Negara Palestina pada konferensi pekan depan,” ujarnya, dikutip dari AFP, Rabu (17/9/2025).

Frieden juga menyoroti penderitaan rakyat Gaza yang semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, realitas di lapangan membuktikan bahwa tanpa pengakuan politik terhadap Palestina, penderitaan kemanusiaan hanya akan semakin dalam.

Baca Juga

Sutradara Palestina Kerap Jadi Target Tentara Israel sejak Menang Piala Oscar

Luksemburg bergabung dengan deretan negara Eropa lain seperti Prancis, Inggris, Belgia, Malta, dan Portugal, yang lebih dulu mengumumkan langkah serupa. Dukungan juga datang dari luar benua, termasuk Australia dan Kanada. 

Baca Juga

Viral Dukungan untuk Palestina Menggema di Emmy Awards 2025, Ini Aksinya!

Gelombang pengakuan ini menjadi tekanan diplomatik baru terhadap Israel yang belakangan menghadapi tuduhan berat dari Dewan HAM PBB terkait praktik genosida di Gaza.

Namun langkah tersebut menuai penolakan keras dari Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut pengakuan Palestina justru akan membuat Hamas semakin berani. Meski demikian, tekanan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin menguat setelah Dewan HAM PBB menyalahkannya bersama pejabat tinggi lain karena dianggap menghasut genosida.

Editor: Anton Suhartono