Anggota Parlemen Malaysia Ajak ASEAN Bertindak Tegas ke Indonesia soal Karhutla

JOHOR, iNews.id - Anggota Parlemen Malaysia dari Muar, Johor, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak negara-negara ASEAN mengambil langkah lebih tegas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak pada negara-negara tetangga.

Dia mengusulkan agar Malaysia berkoordinasi dengan negara-negara lain yang terdampak kabut asap, termasuk Singapura, untuk menyampaikan protes diplomatik kepada pemerintah Indonesia. Syed Saddiq juga mendorong tekanan finansial terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik pembakaran lahan.

Baca Juga

IKN Diselimuti Asap Karhutla, Istana Garuda Nyaris Tak Terlihat

Desakan tersebut disampaikan dalam pembahasan Anggaran Malaysia 2027 di Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam forum itu, dia menilai persoalan kabut asap lintas negara membutuhkan langkah yang lebih konkret daripada sekadar menyampaikan keberatan setiap kali kebakaran terjadi.

Syed Saddiq berpandangan, negara-negara ASEAN yang terdampak perlu menyatukan sikap agar penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan bilateral antara Malaysia dan Indonesia.

Baca Juga

Kapolri Ungkap 92 Kasus Karhutla Naik Sidik: Mengerucut ke Korporasi

Syed Saddiq Usul Tekanan Diplomatik

Syed Saddiq meminta Malaysia tidak bergerak sendiri dalam menyikapi kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Menurutnya, koordinasi dengan negara-negara ASEAN lain yang mengalami dampak serupa dapat memperkuat pesan diplomatik kepada pemerintah Indonesia.

Baca Juga

Kontroversi Irfan Hakim Jualan Kaos Karhutla, Ini Pembelaannya!

Dia juga menyoroti bahwa kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas ke kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, hingga kegiatan ekonomi di negara-negara yang terdampak.

Karena itu, Syed Saddiq mendorong pendekatan regional yang lebih terkoordinasi untuk memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian serius.

Baca Juga

Karhutla di Sampit, Orangutan Diselamatkan Terjebak di Areal Bekas Kebakaran

Dorong Pembatasan Pendanaan Perusahaan

Selain tekanan diplomatik, Syed Saddiq mengusulkan langkah ekonomi terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.

Dia menyoroti peran lembaga keuangan Malaysia dan Singapura dalam menyalurkan modal kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Menurut dia, akses pendanaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perusahaan menghentikan praktik yang menyebabkan kebakaran lahan.

Syed Saddiq turut menyebut Maybank dan CIMB dari Malaysia serta DBS dari Singapura ketika membahas keterlibatan sektor keuangan dalam persoalan tersebut.

Dia mendorong agar perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan menghadapi konsekuensi finansial, termasuk pembatasan akses modal.

Namun, usulan tersebut merupakan pandangan Syed Saddiq yang disampaikan dalam sidang parlemen. Belum berarti pemerintah Malaysia atau ASEAN telah menetapkan kebijakan pembatasan pendanaan sebagaimana yang dia usulkan.

Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara

Karhutla di Indonesia kerap menjadi perhatian negara-negara tetangga ketika asap kebakaran menyebar melintasi batas wilayah. Dampaknya tidak hanya dirasakan melalui penurunan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Syed Saddiq menyoroti risiko yang dihadapi anak-anak ketika kualitas udara memburuk hingga mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menambah tantangan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan pembelajaran jarak jauh.

Di sisi lain, kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemadaman karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul.

Persoalan ini membutuhkan penanganan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengawasan terhadap pembukaan lahan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa berulang.

Desakan Syed Saddiq kembali menempatkan karhutla sebagai isu yang tidak hanya menyangkut kebijakan lingkungan di Indonesia, tetapi juga hubungan antarnegara di Asia Tenggara.

Sementara itu, sikap ASEAN terhadap usulan tekanan diplomatik dan finansial tersebut perlu dibedakan dari pernyataan pribadi Syed Saddiq. Usulan itu belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi organisasi regional tersebut.

Editor: Muhammad Sukardi