Anwar Ibrahim Dicecar Parlemen Malaysia soal Perjanjian Perbatasan dengan Indonesia

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjelaskan kepada parlemen tentang penyelesaian sengketa wilayah dengan Indonesia. Anwar dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), saat bertemu pekan lalu, menyepakati penyelesaian wilayah maritim yang menggantung sejak 18 tahun, yakni di Laut Sulawesi.

Menurut Anwar, perjanjian maritim yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia tidak termasuk wilayah yang masih dalam negosiasi, seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara.

Baca Juga

PM Kanada: Dunia Bisa Terus Berjalan Tanpa AS

“Perjanjian itu tidak termasuk wilayah yang sedang dirundingkan seperti Pulau Sebatik karena kita akan memanggil perwakilan dari Sabah untuk membicarakannya. Juga tidak melibatkan perbatasan di sepanjang Pelabuhan Tanjung Pelepas," kata Anwar, kepada parlemen Dewan Rakyat, Selasa (13/6/2023), dikutip dari The Star.

Dia menambahkan, negosiasi penyelesaian perbatasan Laut Sulawesi juga akan terus berlanjut.

Baca Juga

PM Malaysia Anwar Ibrahim Lega Masalah Lama dengan Indonesia Kelar karena Hubungan Dekat

Presiden Jokowi, lanjut Anwar, mengatakan berdasarkan pandangan ahli, perbatasan itu masuk wilayah Indonesia.

Penyataan itu disampaikan Anwar menjawab pertanyaan anggota parlemen dari oposisi Perikatan Nasional, Takiyuddin Hassan. Dia mempertanyakan jaminan dari pemerintahan Anwar bahwa perjanjian perbatasan dengan Indonesia tidak memengaruhi kedaulatan Malaysia serta merugikan negara, termasuk terhadap kegiatan perekonomian laut dalam jangka panjang.

Baca Juga

Harap Negosiasi Perbatasan Malaysia Segera Selesai, Presiden Jokowi: Mumpung PM Masih Datuk Anwar 

Anwar menegaskan, pemerintahannya tidak akan berkompromi soal kedaulatan negara selama proses negosiasi dengan Indonesia.

“Tidak mungkin kita akan mengorbankan, bahkan satu inci pun dari tanah kita," ujarnya.

Anwar menegaskan, dirinya sudah memperjelas sikap dan Indonesia memahami hal itu. Sebaliknya, Indonesia juga menegaskan klaim tentang wilayahnya.

Editor: Anton Suhartono