AS Beri Izin Tinggal Ribuan Warga Myanmar yang Tak Bisa Pulang akibat Kudeta

WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Presiden Joe Biden memberikan bantuan keimigrasian sementara terhadap warga Myanmar yang berada di Amerika Serikat (AS) terkait kudeta militer.

Dua pejabat pemerintahan Joe Biden mengatakan, warga Myanmar yang habis izin tinggalnya akan mendapat izin menetap sampai 18 bulan, termasuk izin kerja. Ini berarti sekitar 1.600 warga Myanmar, termasuk diplomat yang dipecat pemerintahan junta militer Myanmar, mendapatkan Status Dilindungi Sementara (TPS).

PM Jepang Takaichi Bubarkan Parlemen, Buka Jalan untuk Pemilu Mendadak

Program ini memberi kesempatan kepada imigran yang tidak bisa kembali ke negara mereka karena alasan darurat seperti bencana alam atau konflik bersenjata. Mereka mendapat kesempatan tinggal dan bekerja di AS secara legal untuk jangka waktu tertentu dan bisa diperpanjang.

Para pejabat mengatakan, pemerintahan junta Myanmar yang menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari mencegah warganya di luar negeri untuk kembali. Di samping itu pemerintahan yang ada melakukan kekerasan serta menahan warga sipil secara sewenang-wenang. Kondisi kemanusiaan di negara itu memburuk.

70 Demonstran Tewas, Pakar HAM PBB: Myanmar Dikendalikan Rezim Pembunuh

Pakar HAM PBB Thomas Andrews mengatakan pemerintahan junta telah membunuh sedikitnya 70 orang dan menahan lebih dari 2.000 lainnya sejak kudeta.

Sementara itu beberapa diplomat Myanmar yang bertugas di AS dengan lantang menentang militer, termasuk Dubes untuk PBB Kyaw Moe Tun.

Militer Myanmar Gunakan Senjata Perang Hadapi Demonstran, termasuk Sniper

"(Diplomat Myanmar) Dengan berani bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil sebagai solidaritas dengan warga negaranya," kata seorang pejabar, seraya menambahkan mereka diperbolehkan tinggal di AS, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (13/3/2021).

Para pejabat AS menegaskan, para pejabat militer akan terus mendapat tindakan sampai mereka berbalik arah

"Jika mereka tidak memulihkan demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, kami akan terus mengambil tindakan terhadap para pemimpin militer dan jaringan keuangan mereka," kata pejabat.

Presiden Joe Biden bulan lalu memberlakukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintahan sipil Myanmar, termasuk menteri pertahanan dan tiga perusahaan batu giok dan permata.

Awal pekan ini, AS juga menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing serta enam perusahaan yang mereka kendalikan.

Namun AS menahan sanksi terhadap perusahaan yang dikelola militer, Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), karena berdampak langsung terhadap perekonomian rakyat.

Editor: Anton Suhartono