AS dan Iran Saling Tuding soal Dalang Demonstrasi Antipemerintah
NEW YORK, iNews.id – Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat, Jumat 5 Januari 2018, membahas memanasnya kondisi di Iran setelah terjadi gelombang demonstrasi antipemerintah.
Pertemuan ini digelar atas permintaan Amerika Serikat (AS) yang menilai kondisi di Iran harus menjadi perhatian internasional.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley menegaskan, Iran saat ini dalam perhatian AS. "Rezim pemerintahan Iran yang menghina hak-hak rakyatnya telah terdokumentasikan sejak lama," kata Haley, dikutip dari Reuters.
Menurut dia, rakyat Iran sedang berupaya mendapatkan kebebasan, memperjuangkan kesejahteraan untuk keluarga, serta mengangkat martabat negaranya. Namun upaya itu tidak direspons oleh pemerintah. Dia juga mengkritik pernyataan pejabat Pemerintah Iran bahwa para demonstran hanya menjadi boneka kepentingan AS.
"Kami tidak akan tinggal diam," ujarnya.
Sementara itu Dubes Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo mengatakan, pihaknya memiliki bukti kuat bahwa aksi demonstrasi di negaranya diarahkan dari luar negeri.
Dia juga menyayangkan sikap AS yang telah menggunakan kekuatannya sebagai anggota tetap DK PBB untuk menggelar pertemuan membahas urusan dalam negeri negaranya.
"Ini disayangkan meskipun ada tentangan dari sebagian anggota (DK), dewan ini telah membiarkan dirinya dimanfaatkan oleh pemerintahan AS saat ini dan menggelar pertemuan membahas isu yang jauh di luar mandatnya," kata Khoshroo.
Dubes Prancis untuk PBB Francois Delattre juga mengkritik pertemuan DK PBB ini dengan mengatakan apa yang terjadi di Iran tak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Bahkan dia menyindir AS. "Kita harus mewaspadai ada usaha untuk mengeksploitasi krisis ini demi kepentingan pribadi, yang hasilnya akan bertentangan dengan apa yang diharapkan," tutur Delattre.
Penegasan serupa disampaikan Dubes Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia. Bahkan dia menuding AS memanfaatkan pertemuan DK PBB ini. Dia menilai AS sudah menyalahgunakan peran dari DK PBB sebagai upaya untuk memanfaatkan isu demonstrasi demi kepentingan lebih lanjut yakni merongrong kesepakatan nuklir Iran.
Editor: Anton Suhartono