AS Desak Palestina Terima Perjanjian Damai dengan Israel

WASHINGTON, iNews.id - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB yang akan segera mengundurkan diri, Nikki Haley, menyerukan kepada Palestina untuk menerima perjanjian perdamaian dengan Israel. Dia menyebut hal itu lebih menguntungkan Palestina dibanding Israel.

“Sudah saatnya kita menghadapi kebenaran yang nyata, kedua pihak akan sama-sama memperoleh manfaat dari perjanjian damai ini, tetapi Palestina akan mendapat lebih banyak manfaat, sementara Israel justru mengambil risiko yang lebih besar,” ujar Haley, dalam sidang Dewan Keamanan PBB tentang isu Timur Tengah yang dihadirinya untuk terakhir kali, seperti dilaporkan VOA, Rabu (19/12/2018).

Baca Juga

10 Pesawat Tempur Paling Laku di Pasaran, Juaranya Tak Terduga

"Israel adalah negara yang jaya, kuat, dan makmur,” ujar Haley, kepada sejumlah duta besar.

"Mereka (Israel) selalu menghendaki perdamaian dengan negara-negara tetangganya. Israel jelas menunjukkan kesediannya untuk melakukan pengorbanan lebih besar bagi tercapainya perdamaian, termasuk menyerahkan lahan yang luas; tetapi Israel tidak akan membuat perjanjian damai dengan harga apapun, dan seharusnya memang tidak," ujar Haley.

Utusan AS itu menggambarkan Palestina sebagai rakyat yang bangga, dan sebagaimana Israel, tidak perlu menerima perjanjian damai dengan harga apapun.

"Tetapi kondisi rakyat Palestina sangat berbeda," tambah Haley.

Dia menjabarkan tentang kondisi ekonomi Palestina yang miskin, kekurangan layanan dasar, termasuk layanan kesehatan dan listrik, dan bagaimana secara de facto Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

"Teroris menguasai sebagian besar wilayah, merongrong keselamatan seluruh warga," ujar Haley.

"Rakyat Palestina sangat menderita, sementara kepemimpinan mereka bergantung pada tuntutan yang sudah berumur 50 tahun yang kini menjadi semakin tidak realistis," tegasnya.

Sebuah perjanjian damai, sebut Haley, akan memberi Palestina kemungkinan pemulihan secara besar-besaran, serta kondisi kehidupan dan kendali yang lebih besar atas masa depan politik mereka.

Editor: Nathania Riris Michico