AS Gelar Sayembara Rp362 Miliar Ungkap Nuklir Iran, Menlu Araghchi: Menjijikkan!

TEHERAN, iNews.id - Pemerintah Iran melontarkan kecaman keras terhadap Amerika Serikat (AS) yang menawarkan hadiah hingga 20 juta dolar AS atau sekitar Rp362,2 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi mengenai program nuklir Teheran.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi menyebut sayembara tersebut sebagai tindakan menjijikkan dan patut disesalkan.

Baca Juga

AS Janjikan Hadiah Rp362 Miliar, Warga Iran Diajak Bongkar Program Nuklir Negaranya

Araghchi bahkan mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres, Dewan Keamanan PBB, serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) secara terbuka dan tegas mengecam langkah pemerintah AS tersebut.

Dalam surat yang ditujukan kepada ketiga lembaga itu, Rabu (11/11/2026), Araghchi menegaskan Iran tidak bisa menerima pengumuman sayembara yang menargetkan fasilitas, peralatan, serta personel terkait program nuklir negaranya.

Baca Juga

Nah! Netanyahu dan Trump Dilaporkan Cekcok soal Kelanjutan Perang Iran, Terdengar Teriakan

"Republik Islam Iran menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan, dan Direktur Jenderal IAEA untuk secara eksplisit dan tanpa keraguan mengecam pengumuman menjijikkan ini," tulis Araghchi, dalam surat tersebut.

Dia kembali menegaskan, program nuklir Iran semata-mata untuk tujuan damai, bukan mengembangkan senjata nuklir.

Baca Juga

Lagi, Pesawat Militer AS Ditarik dari Pangkalan Inggris gegara Ancaman Serangan Iran

Sayembara tersebut diumumkan militer AS pada 6 November 2026. Washington menawarkan hadiah hingga 20 juta dolar AS serta kemungkinan relokasi bagi pihak yang memberikan informasi mengenai program nuklir Iran, termasuk lokasi fasilitas, peralatan, dan personel yang terkait.

Tawaran tersebut merupakan bagian dari program Rewards for Justice pemerintah AS untuk memperoleh informasi yang dinilai penting bagi keamanan nasional AS.

Washington mengumumkan sayembara tersebut melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS. Program ini menawarkan imbalan uang bagi informasi yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional AS.

Dalam pengumumannya, pemerintah AS secara khusus mencari informasi mengenai fasilitas nuklir Iran, peralatan yang digunakan, para ilmuwan, serta personel yang terlibat dalam program tersebut. Pemberi informasi juga dijanjikan kemungkinan relokasi atau pemindahan tempat tinggal.

Langkah ini menambah tekanan Washington terhadap Teheran di tengah ketegangan kedua negara yang belum mereda.

Iran Soroti Ancaman terhadap Ilmuwan Nuklir

Dalam suratnya, Araghchi tidak hanya mempersoalkan besarnya hadiah yang ditawarkan AS. Dia juga memperingatkan sayembara tersebut berpotensi mendorong kegiatan spionase dan membahayakan keselamatan ilmuwan nuklir serta tenaga teknis Iran.

Menurut dia, pencarian informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir dan personel terkait dapat membuka peluang terjadinya sabotase hingga pembunuhan terhadap para ilmuwan.

Araghchi juga mempertanyakan dampak langkah Washington terhadap sistem pengawasan nuklir internasional yang dijalankan IAEA.

Dia meminta Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi memastikan informasi rahasia yang diperoleh badan tersebut selama inspeksi tidak dibocorkan atau disalahgunakan untuk kepentingan intelijen.

Iran juga meminta persoalan ini dibawa ke hadapan Dewan Gubernur IAEA.

Araghchi menegaskan, Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi kepentingan damai selama memenuhi kewajiban internasional.

Program Nuklir Iran Jadi Sumber Ketegangan

Program nuklir Iran telah menjadi sumber perselisihan panjang antara Teheran dan negara-negara Barat.

Pada 2018, saat menjalani periode pertama sebagai Presiden AS, Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang dicapai pada masa pemerintahan Barack Obama.

Kesepakatan tersebut bertujuan membatasi aktivitas nuklir Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.

Ketegangan kembali meningkat setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025. Trump saat itu mengklaim serangan AS telah menghancurkan program nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan uranium utama di negara tersebut.

Namun, setelah serangan itu, Iran membatasi akses inspektur IAEA ke fasilitas nuklir yang dibombardir di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Situasi semakin rumit setelah perang AS-Israel melawan Iran kembali pecah pada 28 Februari 2026. Serangan gabungan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam fase paling intens, fasilitas nuklir Iran kembali menjadi sasaran serangan AS-Israel. Namun, besarnya kerusakan akibat serangan terbaru tersebut belum diketahui secara pasti.

Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei mengatakan Teheran tidak akan mengizinkan uranium yang telah diperkaya keluar dari negaranya. Dia juga menyebut jumlah persediaan uranium Iran yang tersisa setelah serangan AS-Israel belum dapat dipastikan.

Sebelum serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada 2025, IAEA memperkirakan Teheran memiliki 440,9 kg uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Tingkat pengayaan tersebut sudah mendekati 90 persen yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat senjata nuklir.

Iran terus membantah tuduhan bahwa program nuklirnya bertujuan mengembangkan senjata atom.

Di tengah ketegangan tersebut, upaya diplomatik untuk mengakhiri perang masih menghadapi sejumlah hambatan. Iran meminta AS memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk pencabutan sanksi dan pembukaan kembali aset-asetnya yang dibekukan.

Teheran juga menjadikan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai bagian dari tuntutannya dalam negosiasi dengan Washington.

Editor: Anton Suhartono