AS Jatuhkan Sanksi kepada Para Jenderal Myanmar terkait Kudeta, Dana 1 Miliar Dolar Ditahan

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang membuka jalan untuk menjatuhkan sanksi terhadap para jenderal Myanmar terkait kudeta menggulingkan Aung San Suu Kyi pekan lalu.

Menurut Biden, perintah eksekutif ini memungkinkan pemerintahannya segera menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin militer yang bertanggung jawab atas kudeta. Sanksi mengincar kepentingan bisnis pribadi serta anggota keluarga dekat.

Baca Juga

Mogok Makan Hingga Gagal Organ, 8 Aktivis Palestine Action Terancam Tewas di Penjara Inggris

Tak disebutkan siapa-siapa saja yang terdampak sanksi, Departemen Keuangan AS juga belum memberikan penjelasan. Namun Biden menegaskan sanksi ini akan berpengaruh terhadap ekspor serta mencegah para jenderal mengakses dana 1 miliar dolar milik pemerintah Myanmar yang disimpan di AS.

"Kami akan mengidentifikasi target (sanksi) putaran pertama pekan ini dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat," kata Biden, dikutip dari Reuters, Rabu (11/2/2021).

Baca Juga

Polisi Myanmar Semakin Brutal, Kepala Demonstran Perempuan Tertembak Peluru

Biden melanjutkan, aset-aset yang menguntungkan pemerintahan militer Myanmar dibekukan.

Meski demikian pemerintahannya tetap mempertahankan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, seperti di bidang perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, serta bidang lain yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Baca Juga

AS Prihatin Militer Myanmar Terapkan Jam Malam dan Larang Perkumpulan Lebih dari 5 Orang

AS kemungkinan menargetkan panglima tertinggi yang kini memimpin Myanmar, Min Aung Hlaing. Dia dan beberapa jenderal lainnya sudah mendapat sanksi AS pada 2019 terkait pembantaian muslim Rohingya dan kelompok minoritas lainnya.

Selain itu dua perusahaan besar yang dikelola militer, Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp juga diperkirakan masuk bidikan. Keduanya merupakan perusahaan dengan investasi besar mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Militer Myanmar menangkap Aung San Suu Kyi serta para pejabat dan politisi partai berkuasa, NLD, pada 1 Februari 2021. Tak lama kemudian militer mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Militer menunjuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin sementara sampai terbentuk pemerintahan baru melalui pemilu.

Warga Myanmar di penjuru negeri sejak 5 hari terakhir turun ke jalan menentang kudeta tersebut. Mereka bersumpah terus melakukan demonstrasi bahkan meskipun korban berjatuhan.

Pada Selasa lalu, seorang demonstran perempuan di Ibu Kota Naypyitaw tertembak di bagian kepala dan kritis. Dokter menyebutkan luka tersebut akibat tembakan peluru tajam. Tiga orang lainnya dilaporkan mengalami luka tembak peluru karet.

Editor: Anton Suhartono