AS: Peluncuran Satelit Militer Iran Menyalahi Resolusi PBB

WASHINGTON DC, iNews.id – Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menilai peluncuran satelit militer Iran telah menyalahi Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia menyebut Iran harus bertanggung jawab atas peluncuran satelit itu.

Garda Revolusi Iran Rabu (22/4/2020) kemarin mengumumkan keberhasilan mereka meluncurkan satelit militer pertama ke orbit. Peluncuran satelit itu berlangsung di tengah eskalasi ketegangan negeri Persia itu dengan Amerika Serikat atas program nuklir dan rudal Teheran.

4 Respons Zionis terhadap Kemenangan Mamdani, Salah Satunya Meminta Warga Yahudi Pindah ke Israel

Militer AS menyatakan, teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit juga dapat memungkinkan Teheran meluncurkan senjata jarak jauh, termasuk hulu ledak nuklir. Namun, Iran menyangkal pernyataan AS yang menuduh kegiatan mereka itu sebagai kedok untuk pengembangan rudal balistik.

Iran menegaskan tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Resolusi PBB Tahun 2015 meminta Iran untuk menahan diri hingga delapan tahun dari pengembangan rudal balistik untuk mengirimkan senjata nuklir. Resolusi itu dikeluarkan menyusul kesepakatan dengan enam kekuatan dunia untuk membatasi program nuklir Iran.

Dihantam Wabah Virus Corona, Iran Sukses Luncurkan Satelit Militer ke Orbit

Beberapa negara berpendapat bahwa bahasa dalam resolusi tersebut tidak mewajibkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Namun, AS punya tafsir yang ketat soal itu.

“Setiap negara memiliki kewajiban kepada PBB dan mengevaluasi apakah peluncuran rudal ini konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Pompeo kepada wartawan, merujuk pada resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB yang dimaksud, dikutip Reuters, Kamis (23/4/2020).

“Saya pikir Iran perlu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan,” ujarnya menambahkan.

Sebagian besar sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran dicabut pada Januari 2016 ketika pengawas nuklir PBB mengonfirmasi bahwa Teheran telah memenuhi komitmen berdasarkan perjanjian nuklir 2015 dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun, Iran masih dikenai embargo senjata, yang akan berakhir pada Oktober.

Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015, yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015. Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2018 menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi AS terhadap Iran.

Editor: Ahmad Islamy Jamil