ASEAN Tak Libatkan Pemimpin Kudeta Myanmar di KTT, Malaysia: Kami Jaga Integritas
KUALA LUMPUR, iNews.id – ASEAN telah memutuskan untuk tidak melibatkan pemimpin kudeta Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) pada 26-28 Oktober ini. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menegaskan, keputusan itu sebagai langkah untuk menjaga integritas organisasi antarbangsa di kawasan Asia Tenggara tersebut.
“Ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan langkah untuk menjaga integritas dan kredibilitas para pemimpin sembilan negara anggota ASEAN yang telah melalui proses panjang untuk mencapai konsensus berisi lima poin pada April lalu,” kata Menlu Saifuddin dalam acara dialog yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), dipantau dari Jakarta, Rabu (20/10/2021).
Reuters sebelumnya melaporkan, para menlu ASEAN memutuskan untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam KTT akhir Oktober nanti. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan khusus pada Jumat (15/10/2021) lalu.
Dalam rapat khusus itu, para menlu ASEAN membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian untuk mengakhiri krisis berdarah yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari lalu.
Menurut Abdullah, keputusan itu diambil juga sebagai bentuk keadilan bagi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, yang telah melakukan berbagai upaya yang dapat diambil guna menjalankan mandatnya.
“Kami sangat kecewa karena di satu sisi, Myanmar sangat terlambat dalam memfasilitasi kunjungan Erywan ke Myanmar, bahkan mendekati kunjungannya mereka menambahkan persyaratan baru untuk Erywan,” ujarnya.
Dari awal, kata dia, Malaysia sudah sangat tegas dalam menyatakan bahwa utusan khusus ASEAN harus diizinkan bertemu dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Namun, junta militer Myanmar menyatakan tidak akan memberikan izin untuk pertemuan tersebut, dengan dalih Aung San Suu Kyi kini berada di penjara atas berbagai tuduhan kejahatan.
Keputusan untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar dalam KTT menjadi langkah bersejarah bagi ASEAN. Pasalnya, organisasi tersebut memiliki prinsip untuk tak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan sudah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain dalam merespons isu Myanmar.
Kendati demikian, menlu Malaysia mengatakan bahwa dalam konteks ini, Myanmar tidak bekerja sama dengan ASEAN untuk memenuhi kewajibannya sebagai koalisi dari berbagai negara. Oleh karena itu, para anggota ASEAN lainnya mengambil keputusan untuk tak melibatkan pimpinan junta Myanmar dalam KTT.
“Jika tidak, orang-orang akan mempertanyakan kita, kredibilitas kita dipertaruhkan dan akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi Sultan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN bahwa utusan khususnya diperlakukan demikian. Saya rasa sudah sepantasnya keputusan ini diambil,” kata Abdullah.
Editor: Ahmad Islamy Jamil