Australia Setuju Bayar Rp268 Miliar kepada 120 WNI karena Salah Tangkap

SYDNEY, iNews.id - Sekitar 120 warga negara Indonesia (WNI) memenangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Australia. Mereka ditangkap dan ditahan di Australia karena dianggap sudah dewasa, padahal masih anak-anak, terkait kasus penyelundupan manusia.

Semua WNI itu ditangkap dalam beberapa tahun, didakwa sebagai penyelundup manusia. Pada saat ditahan, mereka sebenarnya masih berusia 12 tahun.

Hamas: Jalur Pasukan Internasional Terhenti Tanpa Konsensus Mengenai Identitas, Peran, atau Tugas

Pemerintah Negeri Kangguru setuju untuk membayar 27 juta dolar Australia atau sekitar Rp268,6 miliar kepada para korban.

Ini merupakan kasus terbaru dari serangkaian permasalahan terkait kebijakan Australia terhadap pencari suaka.

Australia Minta Warganya di Bali Hati-Hati dengan Monyet yang Berkeliaran

“Cukup adil untuk mengatakan, kami senang dengan hasil ini. Ini sudah direncanakan selama 10 tahun,” kata Sam Tierney, seorang pengacara penggugat, dikutip dari BBC.

Sebagian besar WNI yang terlibat dalam gugatan class action itu ditahan di Christmas Island atau di Darwin antara 2009 hingga 2012. Mereka tiba di Australia dengan kapal berisi pecari suaka dari negara lain.

Jokowi Sebut Australia Bukan Hanya Tetangga ASEAN tapi Mitra Strategis

Mereka dibujuk untuk naik kapal saat masih anak-anak dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Padahal mereka tak mengetahui tujuan sama sekali yang ternyata dimanfaatkan untuk membantu menyelundupkan para pencari suaka.

Berdasarkan hukum Australia saat itu, setiap kru kapal yang masih berusia anak-anak harus dikembalikan ke negara asal, tidak boleh dihadapkan pada tuntutan.

Pihak berwenang Australia mengandalkan hasil pemeriksaan usia dengan analisis rontgen pergelangan tangan terhadap korban. Dari situ mereka mengklaim usia para kru itu sudah dewasa atau di atas 18 tahun, padahal masih anak-anak. Alat rontgen itu sudah tak digunakan lagi karena tak akurat.

Sebuah laporan Komisi Hak Asasi Manusia Australia mengungkap, anak-anak tersebut tak hanya dipenjara, namun mengalami perlakuan tak berperikemanusiaan.

Sementara itu Pemerintah Australia sudah menyelesaikan beberapa kasus kesalahan penahanan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2017, mereka setuju untuk membayar kompensasi sebesar 70 juta dolar Australia kepada hampir 1.700 pengungsi dan pencari suaka. Australia menahan mereka secara ilegal di Pulau Manus.

Lima tahun kemudian, Australia juga menyelesaikan kasus melibatkan seorang pencari suaka asal Irak yang ditemukan ditahan secara tidak sah selama lebih dari 2 tahun di pusat penahanan imigrasi.

Editor: Anton Suhartono