Cara Cyber Army Ukraina Serang Rusia, Bobol Situs Web Pemerintah hingga Badan Antariksa

BOSTON, iNews.id - Para pakar teknologi Ukraina membentuk cyber army atau pasukan siber bernama StandForUkraine, terdiri atas puluhan relawan yang mau membantu melawan Rusia. Mereka meretas situs-situs pemerintah, perusahaan media sosial, serta media massa pro-Moskow.

“Kami sungguh-sungguh gerombolan. Sekelompok orang yang berdiri sendiri," kata Roman Zakharov (37), pakar teknologi informasi yang bekerja di Ukraina, dikutip dari Associated Press, Sabtu (5/3/2022).

Baca Juga

Inggris Akui Kirim Tentara ke Ukraina Gara-gara Prajurit Itu Tewas

Target serangan mereka bervariasi, mulai dari perangkat lunak yang memungkinkan pemilik ponsel dan komputer di seluruh dunia berpartisipasi menolak layanan terdistribusi situs web resmi Rusia hingga bot platform pesan singkat Telegram. Tujuannya adalah memblokir informasi salah, memungkinkan warga melaporkan lokasi pasukan Rusia, serta berbagi cara merakit bom Molotov dan dasar-dasar pertolongan pertama.

Para anggota StandForUkraine adalah insinyur perangkat lunak, manajer pemasaran, desainer grafis, bahkan pengiklan.

Baca Juga

Presiden Ukraina Zelensky Minta Dukungan Yahudi Seluruh Dunia, Sindir Pemerintah Israel

Gerakan ini bersifat global, tak hanya melibatkan orang lokal Ukraina, melainkan para profesional TI diaspora Ukraina di berbagai negara.

Mereka meretas situs web tertentu dengan menyisipkan pesan antiperang disertai gambar grafis kematian serta kehancuran dengan tujuan mengampanyekan anti-invasi Rusia.

Baca Juga

Ribuan Warga AS Ajukan Diri Bergabung Lawan Tentara Rusia di Ukraina

"Rakyat kedua negara takut pada satu orang, Putin. Dia gila" kata Zakharov.

Baca Juga

Pasukan Rusia Gagal Taklukkan Ukraina dalam Hitungan Hari, Ternyata Ini Rahasianya

Target kampanye anti-invasi mereka difokuskan ke Rusia dengan menjangkau warga di sana, termasuk melalui panggilan telepon, email, dan pesan singkat. 

Di antara materi yang dikirim adalah video serta foto tentara Rusia tewas. Mereka juga membuat situs web khusus yang memungkinkan para orangtua Rusia bisa mendapat informasi mengenai kondisi anak mereka yang bertempur di Ukraina. 

Baca Juga

Ngotot Lanjutkan Perang, Presiden Putin Siapkan Rencana Selanjutnya untuk Ukraina

"Situs web di mana para ibu Rusia bisa melihat (foto) tentara Rusia yang ditangkap, untuk menemukan putra mereka," kata Zakharov.

Sementara itu efektivitas serangan tentara siber ini sulit diukur. Situs web pemerintah Rusia berulang kali menjadi target serangan dan mati, namun kelamaan para ahli di Rusia bisa membuat sistem pencegahan dari serangan serupa.

Developer pasukan siber yang berbasis di Estonia menolak anggapan aksi mereka ilegal. Mereka mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian transformasi digital Ukraina untuk melancarkan serangan.

Seorang pejabat tinggi keamanan siber Ukraina, Victor Zhora, menjelaskan relawan lokal hanya menyerang target militer, termasuk sektor keuangan, media yang dikendalikan pemerintah Rusia, dan perkeretaapian.

Menteri transformasi digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, mengumumkan pembentukan relawan tentara siber pada pekan lalu. Tentara siber Ukraina kini memiliki 290.000 pengikut di Telegram.

Menurut Zakharov, sektor perbankan Rusia sangat sulit ditembus dan belum berhasil. Namun beberapa jaringan telekomunikasi dan layanan kereta api masih relatif mudah dibobol. 

Serangan siber dari Ukraina mampu mengganggu penjualan tiket kereta api di Rusia barat yakni sekitar Rostov dan Voronezh serta melumpuhkan layanan telepon untuk sementara di wilayah timur Ukraina yang dikendalikan separatis yang didukung Rusia.

Lantas, apakah yang dilakukan Zakharov dan kelompoknya itu legal? Beberapa analis mengatakan itu melanggar norma dunia maya internasional. 

Beberapa pakar keamanan siber mengungkapkan keprihatinan mereka. Meminta bantuan kepada pekerja lepas yang melanggar norma siber bisa menimbulkan eskalasi berbahaya. 

Satu kelompok mengklaim telah meretas satelit Rusia. Namun Direktur Jenderal badan antariksa Rusia Roscosmos, Dmitry Rogozin, membantah klaim itu. Namun dia menegaskan serangan siber seperti itu merupakan tindakan perang.

Editor: Anton Suhartono