Cari MH370, Mahathir Kaji Ulang Kontrak Hampir Rp1 T dengan AS

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akan mengkaji ulang kesepakatan pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak Maret 2014 dengan perusahaan Amerika Serikat (AS).

Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 orang itu hilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing, China, pada 8 Maret. Teori yang berkembang, sesuai temuan beberapa puing, pesawat jatuh di Samudera Hindia.

Trump Akui Hanya Waktu yang akan Menjawab Berapa Lama AS Mendikte Venezuela

Pada Januari lalu, pemerintahan Najib Razak meneken kontrak senilai hingga 70 juta dolar AS atau sekitar Rp978 miliar dengan perusahaan eksplorasi laut AS, Ocean Infinity. Jika perusahaan menemukan MH370, uang akan diserahkan dengan nilai maksimal sejumlah itu, bergantung dari luas wilayah yang sudah dicari. Misi pencarian Ocean Infinity diperkirakan akan berakhir pada Juni 2018.

"Kami ingin tahu dulu detail dari (pencarian), kebutuhannya, dan jika kami dapati ini tidak penting, kami tak akan memperbaruinya. Kami akan meninjau ulang kontrak dan kami akan akhiri jika tidak berguna," kata Mahathir, dalam rapat kabinet, dikutip dari Reuters, Rabu (23/5/2018).

(Kapal pencari pesawat MH370 milik Ocean Infinity, Seabed Constructor/Foto: AFP)

Pernyataan ini disampaikan Mahathir setelah pemerintah mengumumkan pemotongan anggaran terkait tingginya utang negara.

Sebelumnya, Voice 370, kelompok beranggotakan keluarga para korban MH370, mendesak pemerintahan yang baru untuk meninjau ulang segala hal terkait dengan pencarian MH370.

"Kami meminta pemerintahan baru untuk memasukkan masalah ini dalam agenda 100 hari ke depan," demikian pernyataan Voice 370.

Kelompok ini juga mendesak pemerintah menyelidiki adanya kelalaian yang mengganggu proses pencarian dan penyelamatan pesawat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Anthony Loke Siew Fook mengatakan tekadnya untuk mengungkap misteri hilangnya pesawat MH370.

Loke berharap misteri hilangnya pesawat segera terungkap karena bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada para keluarga korban.

"Saya berharap kementerian akan mampu memberikan titik terang kepada para keluarga korban serta mengungkap misteri terbesar dalam sejarah industri penerbangan ini selama kepemimpina saya," kata pria 41 tahun itu.

Editor: Anton Suhartono