Catalonia Ngotot Pisah dari Spanyol

BARCELONA - Presiden Catalonia Carles Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan beberapa waktu lalu. Ia meneken deklarasi kemerdekaan Catalonia beberapa hari setelah referendum yang berlangsung pada 1 Oktober 2017. Namun ia menunda pengimplementasian kemerdekaan Catalonia untuk berdiskusi terlebih dulu dengan Pemerintah Spanyol.

Hasil referendum menyebutkan, 90 persen dari total 2,3 juta pemilih menginginkan Catalonia lepas dari Spanyol. Namun, tidak sampai dari setengah dari total pemilik suara yang mengikuti referendum.

MBS Vs Sheikh Mohamed, Persaingan Tersembunyi yang Memanas di Timur Tengah

Setelah referendum digelar bentrokan antara polisi Spanyol dan warga Catalonia tidak terhindarkan yang menyebabkan 900 orang luka.

Tentu saja Spanyol tidak akan melepas wilayah otonom itu. Tentangan tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga negara-negara Eropa lain.

Para pejabat senior Unir Eropa serta anggota parlemen menggelar unjuk rasa mendukung upaya Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajay untuk menetang kemerdekaan Catalonia.

Wakil Presiden Komisi Uni Eropa Frans Timmermans juga prihatin atas aksi kekerasan yang terjadi pascareferendum.

Rajoy meminta klarifikasi dari Puigdemont soal keseriusan deklarasi tersebut. Jika ternyata serius, ia diberi waktu lagi untuk menarik ucapannya. Bahkan Rajoy mengancam akan membatasi hak otonomi wilayah berpenduduk 7,5 juta jiwa itu jika Puigdemont tak menarik niatannya untuk melepaskan diri dari Spanyol.

Catalonia merupakan wilayah otonom yang sudah memiliki kemandirian, baik dari sisi budaya dan bahasa. Wilayah itu juga sudah memiliki parlemen dan struktur eksekutif yang diberi nama Generalitat.

Wajar jika Spanyol berat melepas wilayah yang beribukota di Barcelona ini. Pasalnya, Catalonia merupakan salah satu pundi uang. Kawasan industri di wilayah itu merupakan salah satu yang terkaya dan paling maju di Spanyol.

Lantas, mengapa Catalonia ingin memisahkan diri? Ada beberapa penyebab, tapi pada intinya adalah masalah keadilan ekonomi.

Para pendukung kemerdekaan Catalanonia menyebut bahwa apa yang dihasilkan wilayahnya tidak sebanding dengan yang mereka dapat dari Pemerintah Spanyol. Hal ini yang mendorong Puigdemont untuk melakukan referendum.

Dorongan untuk merdeka menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan demokasi dan pemerintahan yang demokratis di wilayah tersebut.

Pengamat sejarah Spanyol dari Universitas California Pamela Radcliff, seperti dikutip dari Fox News, menilai konflik Spanyol dan Catalonia sebenarnya bermuara pada perbedaan visi mengenai memperjuangkan demokrasi.

Deputi Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz menuding Carles telah menjerumuskan warganya pada ketidakjelasan.

Rajoy menegaskan referendum itu tidak sah serta menuding upaya pemisahan diri ini merupakan bagian dari pemaksaan sang pemimpin kepada warganya yang sebenarnya tidak menginginkan pemisahan.

Dua tokoh kemerdekaan Catalonia yakni Jordi Sanchez dan dari Majelis Nasional dan Jordi Cuixart, pada Senin 16 Oktober 2017, diseret ke meja hijau oleh Pengadilan Nasional Spanyol karena tuduhan penghasutan. Sebelumnya mereka menjalani penyelidikan atas peran masing-masing dalam aksi demonstrasi yang berujung bentrok dengan polisi. Mereka terancam hukuman penjara 15 tahun apabila terbukti punya peran di balik rencana kemerdekaan Catalonia.

Sementara itu Rajoy dilaporkan menolak bantuan dari organisasi asing yang menawarkan menjadi penengah konflik ini. Tidak hanya itu, ia menutup pintu pembicaraan dengan para pemimpin Catalonia.

“Tidak mungkin ada mediasi antara pemerintahan demokratis dengan pihak yang tidak taat dan tidak mengikuti hukum,” tegasnya.

Dalam konstitusi Pasal 155 Konstitusi Spanyol, pemerintah pusat berhak mengambil alih sebagian atau seluruh dari setiap wilayah otonom apabila mereka tidak taat pada pemerintah pusat. Di Spanyol ada 17 wilayah otonom.

Editor: Anton Suhartono