China Akan Balas Tindakan Jahat AS pada 14 Pejabat Beijing

BEIJING, iNews.id - Pemerintah China memperingatkan akan mengambil tindakan balasan setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 14 pejabat Beijing atas serangan terhadap proses demokrasi di Hong Kong. 

Pernyataan tersebut diucapkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Hua Chunying, Selasa (8/12/2020). Dia juga mendesak Washington untuk menarik keputusannya. 

Baca Juga

Eskalasi Berbahaya, Israel akan Setujui Hampir 2.000 Unit Permukiman di Tepi Barat

China marah dengan langkah AS menjatuhkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 pejabat Negeri Tirai Bambu. Washington menuduh Beijing memainkan peran untuk mendiskualifikasi legislator oposisi terpilih di Hong Kong bulan lalu. 

Pemerintah Hong Kong mengusir empat anggota oposisi dari badan legislatif setelah parlemen China memberi kekuasaan seperti itu. Langkah tersebut memicu pengunduran diri massal oleh anggota parlemen oposisi pro-demokrasi. 

Baca Juga

Hubungan Memanas Lagi, India Tuduh China Bantu Pemberontak di Perbatasan Myanmar

"China akan mengambil tindakan balasan tegas terhadap tindakan jahat AS untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak pembangunan kami," ujar Hua dikutip dari Reuters, Selasa (8/12/2020). 

AS blokir keuangan pejabat China

Baca Juga

1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sinovac dari China Tiba di Indonesia

Diantara 14 pejabat AS tersebut, salah satunya Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional--badan pembuat keputusan teratas di badan legislatif China. 

Sanksi tersebut melarang 14 individu dan anggota langsung keluarga mereka untuk bepergian ke AS, serta aset apapun yang dimiliki pejabat di sana akan diblokir. 

"Serangan Beijing yang tak henti-hentinya terhadap proses demokrasi Hong Kong telah memusnahkan Dewan Legislatif, membuat badan tersebut menjadi stempel tanpa oposisi yang berarti," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Pada bulan Agustus, pemerintahan Trump telah menjatuhkan sanksi kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan pejabat tinggi lainnya atas apa yang digambarkan sebagai peran mereka dalam membatasi kebebasan.

Editor: Arif Budiwinarto