China Dituduh Sembunyikan Buronan Polisi Malaysia terkait Mega Korupsi 1MDB

BEIJING, iNews.id - China membantah tuduhan yang menyebut mereka berusaha menyembunyikan buronan Low Taek Jho yang tengah dicari terkait mega korupsi 1MDB di Malaysia.

Polisi Malaysia mengatakan buronan yang juga dikenal sebagai Jho Low berada di wilayah semi-otonom milik China, Makau. Jho Low dituduh sebagai dalang di balik penipuan yang merugikan negara hingga miliaran dolar dalam kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Baca Juga

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

Jho Low diyakini membawa kabur uang hasil kejahatan untuk membeli barang-barang mewah seperti kapal pesiar serta barang-barang seni lewat pasar gelap.

Kepala Polisi Malaysia, Abdul Hamid Bador, mengatakan pada Rabu (29/7/2020) mengatakan bahwa Low terlacak berada di sebuah kasino di Makau. Sebelumnya, dia dilaporkan berada di berbagai lokasi mulai dari Uni Emirat Arab hingga China.

Baca Juga

Skandal Korupsi, Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Diputus Bersalah

Pernyataan tersebut ditanggapi juru bicara Kedutaan China untuk Malysia dengan menyebut "klaim itu tidak berdasar dan tidak dapat diterima". Beijing menegaskan tidak pernah berupaya melindungi pelaku kejahatan internasional.

"Polisi China telah mengikuti dan menyeidiki dengan cermat setiap petunjuk relevan yang kami terima dari kepolisian Malaysia," kata juru bicara Kedubes China dikutip dari AFP, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga

Miris, Pesaing Starbucks Asal China Mulai Tenggelam akibat Skandal

"Sayangnya, tidak ada individu yang relevan telah ditemukan dan pihak Malaysia telah diberitahu mengenai informasinya," lanjut pernyataan.

Sementara itu, Pengacara Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Rajak, tetap meyakini Low telah menipu kliennya. Meskipun dalam pengadilan hakim menolak klaim tersebut.

Najib Rajak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta Ringgit atas tuduhan korupsi dalam skandal 1MBD yang menyebabkan dirinya lengser dari posisi Perdana Menteri pada 2018.

Editor: Arif Budiwinarto