China Legalkan Tempat Pengasingan Rahasia untuk 1 Juta Muslim Uighur

BEIJING, iNews.id - Wilayah Xinjiang di barat China mengesahkan pengiriman warga minoritas Muslim Uighur ke tempat yang mereka sebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan". Namun, negara-negara Barat menyebut tempat ini sebagai kamp penawanan besar-besaran.

Sebuah komite hak asasi manusia PBB baru-baru ini menyatakan pihaknya percaya China menahan lebih dari 1 juta warga Uighur di kamp-kamp rahasia. Namun klaim ini berulang kali dibantah oleh China.

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Sebuah pasal baru ditambahkan pada undang-undang anti-ekstremisme Xinjiang, yang menyatakan pusat pelatihan itu dimaksudkan untuk "mendidik dan mentransformasi" tahanan.

"Pemerintah di tingkat daerah dapat mengatur pusat pelatihan kejuruan, untuk mendidik dan mengubah orang-orang yang dipengaruhi oleh ekstremisme," demikian isi undang-undang tersebut.

Baca Juga

Amnesty Rilis Laporan soal Penahanan 1 Juta Muslim China, Isinya Miris

Undang-undang anti-ekstremisme di kawasan itu berlaku sejak April 2017. Isinya melarang laki-laki dan perempuan Muslim memelihara jenggot yang dianggap "tidak normal" atau mengenakan jilbab di depan umum.

Muslim Uighur bahkan dilarang memiliki janggut dan memakai kerudung. (Reuters: Reinhard Krause)

Baca Juga

China Bantah Menahan 1 Juta Muslim Etnis Uighur

Kecaman dunia internasional semakin meningkat setelah sejumlah laporan memuat penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan Muslim lainnya di China. Amerika Serikat (AS) bahkan mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap China.

China membantah pihaknya menahan warga Uighur di pusat pengungsian dan menyebut fasilitas semacam itu tidak ada. Namun mereka mengaku mengirim para pelaku tindak kriminal ke pusat pelatihan.

Sementara itu, mantan tahanan mengaku dipaksa keluar dari Islam dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Partai Komunis. Dia juga menggambarkan fasilitas itu sebagai tempat indoktrinasi politik.

"Menjadi sebuah pembenaran retrospektif untuk penahanan massal orang-orang Uighur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang," kata James Leibold, pakar kebijakan etnis China di La Trobe University di Melbourne.

"Ini merupakan bentuk baru dari pendidikan ulang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan benar-benar tidak memiliki dasar hukum, dan saya melihat mereka mencoba menciptakan dasar hukum untuk kebijakan ini."

China menyatakan Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan dan separatis Islam. Kerusuhan antara warga Uighur dan warga mayoritas Han menewaskan ratusan orang dalam beberapa tahun terakhir.

Secara terpisah, Xinjiang meluncurkan kampanye melawan produk halal, untuk menghentikan Islam mempengaruhi kehidupan sekuler dan memicu ekstremisme.

"Para pemimpin Partai Komunis Kota Urumqi memimpin para kadernya bersumpah untuk ikut berperang memerangi 'pan-halalisasi'," demikian pemberitahuan yang disampaikan di akun resmi WeChat milik Kota Urumqi.

Patroli keamanan Uighur berpatroli di Masjid Id Kah, Kashgar, daerah otonomi Xinjiang. (Foto: AP)

Para pemimpin Partai Komunis Urumqi juga membutuhkan pejabat pemerintah dan anggota partai secara tegas percaya pada Marxisme-Leninisme, bukan agama. Mereka juga meminta agar bahasa yang digunakan untuk berbicara di muka umum adalah bahasa Mandarin.

"Permintaan bahwa hal-hal yang halal tidak bisa benar-benar halal memicu permusuhan agama, dan memungkinkan Islam memengaruhi kehidupan sekuler," demikian laporan Global Times.

Secara teori, warga China secara bebas mempraktekkan agama apa pun, namun mereka mengalami peningkatan pengawasan karena pemerintah berusaha membuat ibadah keagamaan berada di bawah kendali ketat negara.

Bulan lalu, muncul gambar salib yang dibakar dan diturunkan dari gereja-gereja Kristen di Provinsi Henan tengah. Dilaporkan beberapa salib-salib ini diganti dengan gambar Presiden China Xi Jinping.

Pada Agustus, pejabat lokal di wilayah otonomi Ningxia Hui mengumumkan akan menghancurkan sebuah masjid yang baru dibangun. Pengumuman ini memicu protes langka yang menarik ratusan jamaah.

Kemudian Partai Komunis merevisi peraturan yang mengatur perilaku anggotanya, mengancam hukuman, atau pengusiran bagi siapa pun yang berpegang teguh pada keyakinan agama.

Editor: Nathania Riris Michico