China Siap Bantu Kazakhstan di Bidang Hukum dan Keamanan

BEIJING, iNews.id - China menyatakan siap membantu Kazakhstan dalam bidang penegakan hukum dan keamanan. China juga siap membantu negara itu menghadapi campur tangan kekuatan asing.

Kementerian luar negeri China mengatakan, pernyataan itu disampaikan seorang anggota dewan Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi melalui panggilan telepon. 

Baca Juga

Awalnya Diduga Disabotase Rusia, Ternyata Warga Ukraina yang Meledakkan Jalur Kereta Api Polandia

"Kekacauan di Kazakhstan menunjukkan bahwa situasi di Asia Tengah masih menghadapi tantangan berat. Dan itu sekali lagi membuktikan, beberapa kekuatan eksternal tidak menginginkan perdamaian dan ketenangan di kawasan kami," kata kementerian mengutip Wang kepada Tileuberdi.

Para ahli mengatakan, China khawatir ketidakstabilan di tetangganya dapat mengancam impor energi dan proyek Belt-and-Road di sana dan keamanan di wilayah Xinjiang barat. Wilayah itu berbatasan dengan Kazakhstan sepanjang 1.770 km.

Baca Juga

Kerusuhan di Kazakhstan, Mantan Kepala Intelijen Ditangkap karena Diduga Makar

"China bersedia bersama-sama menentang campur tangan dan infiltrasi kekuatan eksternal mana pun," kata Wang.

Jumat lalu, Presiden Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev bahwa China dengan tegas menentang setiap kekuatan asing yang mengganggu stabilitas Kazakhstan. 

Gedung-gedung pemerintah di beberapa kota di Kazakhstan sempat direbut atau dibakar pekan lalu dalam aksi protes. Awalnya aksi berjalan damai yang bermaksud menentang kenaikan harga bahan bakar, namun berubah menjadi kerusuhan. 

Pasukan diperintahkan untuk menembak untuk membunuh untuk demonstran demi memadamkan pemberontakan di seluruh negeri.

Pihak berwenang menyalahkan kekerasan itu pada 'ekstremis', termasuk militan Islam yang dilatih di luar negeri. Pihak berwenang juga meminta blok militer pimpinan Rusia untuk mengirim pasukan. 

Pemerintah menyatakan, pasukan Rusia telah dikerahkan untuk menjaga situs-situs strategis. Hal ini pun memicu pertanyaan dari Amerika Serikat.

Editor: Umaya Khusniah