China Tuding Negara Barat Penyebab Demo 'RUU Ekstradisi' di Hong Kong

BEIJING, iNews.id - Media China menyalahkan campur tangan asing atas protes besar-besaran yang terjadi di Hong Kong selama akhir pekan. China menuduh para penentang pemerintah kota pro-China berkolusi dengan negara Barat.

Penyelenggara aksi protes sebelumnya mengatakan lebih dari satu juta orang berbaris di jalan-jalan di Hong Kong untuk menentang usulan undang-undang baru yang akan memungkinkan ekstradisi warga dari Hong Kong ke daratan China.

Baca Juga

Ratusan Orang di Kanada Protes Rencana Ekstradisi Warga Hong Kong ke China

Pengunjuk rasa yang menentang mengatakan, undang-undang itu akan mengikis kebebasan mereka di Hong Kong dan menyebabkan mereka harus tunduk pada sistem peradilan China yang dianggap 'suram'.

Media China, Global Times, menyebut demonstrasi massa pada Minggu (9/6) itu merupakan salah satu aksi kemarahan publik terbesar sejak Hong Kong dikembalikan ke pemerintahan China pada 1997.

Baca Juga

Lebih dari 1 Juta Warga Hong Kong Demo Menentang UU Ekstradisi ke China

"Sangat penting bahwa beberapa pasukan internasional secara signifikan memperkuat interaksi mereka dengan oposisi Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir," kata surat kabar itu, menggambarkan hal tersebut sebagai "kolusi", seperti dilaporkan AFP, Senin (10/6/2019).

Menurut Global Times, hal itu menunjuk pada pertemuan antara tokoh-tokoh oposisi Hong Kong dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, serta Ketua DPR Nancy Pelosi.

China Daily juga meremehkan aksi protes dan fokus memberitakan soal dukungan hukum bagi RUU tersebut.

Surat kabar itu menyebut, lebih dari 700.000 orang mendukung undang-undang melalui petisi online, "melawan protes sekitar 240.000 orang".

"Sayangnya, beberapa warga Hong Kong ditipu oleh kubu oposisi dan sekutu asing mereka untuk mendukung kampanye anti-ekstradisi," kata surat kabar itu.

Tayangan dari drone menunjukkan, jalan-jalan sempit Hong Kong dipenuhi oleh para pemrotes yang menjadi berita utama di seluruh dunia.

Namun hal tersebut diredam di China.

Usulan undang-undang yang didorong oleh kepemimpinan pro-China di wilayah itu memungkinkan ekstradisi ke negara mana pun yang belum memiliki perjanjian dengan Hong Kong, termasuk China daratan.

Para pendukung mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menghentikan Hong Kong sebagai kota yang aman bagi para buron. Namun para pengkritik menyebut China akan menggunakan Hong Kong untuk melawan para saingannya.

Editor: Nathania Riris Michico