Demo Tuntut Upah Naik Ricuh, Ribuan Buruh Bangladesh Bentrok dengan Polisi
DHAKA, iNews.id - Ribuan buruh garmen di Bangladesh bentrok dengan polisi saat menuntut kenaikan upah pokok, Rabu (18/11/2026). Kerusuhan terjadi di tengah gelombang aksi protes yang mengganggu operasional industri garmen, salah satu sektor utama penyumbang devisa ekspor negara tersebut.
Dilansir Associated Press (AP), sekitar 20.000 pekerja dari sebuah pabrik garmen turun ke jalan dan memblokir Jalan Raya Dhaka-Aricha di Savar, wilayah di luar ibu kota Dhaka. Polisi berupaya membubarkan massa menggunakan gas air mata, granat kejut, dan tongkat pemukul.
Belum diketahui secara pasti jumlah korban luka dalam bentrokan tersebut.
Kerusuhan juga meluas ke kawasan Ashulia. Kepala kepolisian setempat, Saiful Alam, mengatakan aparat bertindak untuk membubarkan massa setelah para pekerja memblokir jalan raya dan melempari petugas dengan batu.
Akibat kerusuhan di Ashulia, sekitar 25 pabrik terpaksa ditutup.
Bentrokan serupa juga terjadi di distrik Gazipur, kawasan industri utama di luar Dhaka. Para pengunjuk rasa memblokir Jalan Raya Dhaka-Mymensingh dan membakar sebuah kendaraan polisi. Aparat kembali menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk mengendalikan situasi.
Aksi protes semakin intensif sejak awal November. Penutupan ratusan pabrik dan bentrokan di jalanan telah mengganggu aktivitas produksi industri garmen Bangladesh selama beberapa pekan terakhir.
Industri garmen Bangladesh menghasilkan sekitar 40 miliar dolar AS per tahun dari ekspor. Sektor ini ditopang sekitar 2.500 pabrik dan mempekerjakan sekitar 4 juta pekerja secara langsung, sebagian besar perempuan dari wilayah pedesaan. Industri pendukungnya juga menyerap jutaan tenaga kerja lainnya.
Para pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar 236 dolar AS, dari sebelumnya 12.500 taka atau sekitar 98 dolar AS. Mereka menilai kenaikan biaya hidup dan inflasi telah menggerus daya beli.
Di tengah situasi tersebut, banyak pabrik masih ditutup dengan menerapkan ketentuan 'tidak bekerja, tidak dibayar' dalam undang-undang ketenagakerjaan Bangladesh. Aturan ini memungkinkan pemilik pabrik menghentikan operasional akibat kerusuhan.
Pemerintah telah membentuk dewan untuk merumuskan paket upah baru. Namun, upaya tersebut belum meredakan kemarahan para pekerja.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Jadi Bangladesh (BGMEA) serta Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Rajut Bangladesh (BKMEA) juga mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap pabrik-pabrik mereka di tengah eskalasi kerusuhan.
Editor: Rizky Agustian