Demokrat Bersiap Kuasai DPR-Senat AS, Trump Bakal Nekat Jalankan Pemerintahan Sendiri

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyiapkan strategi untuk tetap menjalankan agenda pemerintahannya tanpa persetujuan Kongres jika Partai Demokrat berhasil menguasai DPR dan Senat dalam pemilu sela (midterm elections) pada 3 November mendatang.

Gedung Putih bahkan telah menyusun berbagai skenario untuk memaksimalkan kewenangan eksekutif presiden jika Partai Republik kehilangan mayoritas di Kongres. Langkah ini disiapkan untuk memastikan kebijakan utama Trump tetap berjalan meski menghadapi perlawanan dari kubu Demokrat.

Baca Juga

Trump Siapkan Rencana jika Partai Republik Kalah Pemilu AS, Apa Saja?

Selain itu, pemerintahan Trump juga bersiap menghadapi ancaman penyelidikan yang kemungkinan dilancarkan Demokrat jika berhasil mengambil alih kendali lembaga legislatif AS.

Seorang pejabat Gedung Putih dan dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan, sejumlah pejabat senior telah bekerja sama dengan Kantor Penasihat Hukum Gedung Putih sejak April untuk mengidentifikasi kebijakan yang bisa dijalankan Trump tanpa persetujuan Kongres.

Baca Juga

Biaya Perang Iran Tembus Rp854 Triliun, Popularitas Trump Terancam Jelang Pemilu

Pejabat yang terlibat di antaranya Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller dan Direktur Anggaran Russell Vought. Mereka mengkaji berbagai langkah eksekutif terkait kebijakan imigrasi, tarif, biaya perumahan, serta belanja pemerintah federal.

Penasihat Hukum Gedung Putih Will Scharf bersama timnya juga tengah mempelajari batas-batas kewenangan presiden.

Baca Juga

Trump Gelar Sayembara Rp18 Miliar untuk Ungkap Kecurangan Pemilu AS

"Hal-hal yang dikaji mencakup apa yang secara hukum dapat dilakukan Trump sendiri, sejauh mana dia bisa mendorong batas kewenangannya, serta bagaimana mempertahankan keputusan-keputusan tersebut di pengadilan," kata seorang pejabat Gedung Putih, seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/11/2026).

Jika Demokrat berhasil menguasai Kongres, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyelidiki pemerintahan Trump, memblokir rancangan undang-undang, serta membatasi prioritas belanja pemerintahannya.

Namun, Trump masih memiliki kewenangan eksekutif yang luas, terutama dalam urusan perdagangan, kebijakan luar negeri, dan birokrasi federal. Kewenangan tersebut telah digunakannya secara agresif selama masa jabatan keduanya.

Demokrat membutuhkan tambahan bersih empat kursi di DPR dan Senat AS untuk membalikkan keunggulan tipis Partai Republik. Saat ini, Partai Republik menguasai DPR dengan perbandingan 218-214 kursi, sedangkan di Senat mereka unggul 53-47 kursi.

Sejumlah jajak pendapat mengunggulkan Demokrat untuk merebut DPR, sementara persaingan di Senat masih berlangsung ketat dan belum bisa dipastikan.

Selama sebulan terakhir, Trump menggelar kampanye di berbagai wilayah AS untuk mempertahankan kendali Partai Republik atas Kongres. Namun, di balik layar, para pembantunya justru mempersiapkan pemerintahan menghadapi kemungkinan perubahan peta politik pada 2027.

Gedung Putih membantah kemungkinan kekalahan Partai Republik dan menuduh media membangun narasi yang keliru.

"Administrasi ini bersama Partai Republik yang mengedepankan akal sehat akan terus mengamankan perbatasan, memulihkan hukum dan ketertiban, mengembalikan lebih banyak uang ke kantong rakyat Amerika yang bekerja keras, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat Amerika," kata Juru Bicara Gedung Putih Lauren Bis.

Di antara kebijakan yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan tarif baru terhadap impor mineral penting dan turbin angin. Pemerintahan Trump juga mengkaji pengetatan aturan visa bagi mahasiswa internasional serta pekerja asing sementara.

Selain itu, Gedung Putih mempertimbangkan berbagai kebijakan untuk menekan biaya perumahan dan konstruksi.

Sejumlah lembaga pemerintah federal telah menyerahkan proposal beserta kajian hukum mengenai tindakan yang dapat dilakukan pemerintah secara sepihak.

Vought, yang memimpin Kantor Manajemen dan Anggaran AS (OMB) yang mengawasi pengeluaran pemerintah federal, juga sedang mengkaji program-program prioritas yang bisa tetap dijalankan menggunakan dana yang sebelumnya telah disetujui Kongres.

Dia juga ingin mengubah aturan pemberian hibah federal agar pejabat yang ditunjuk secara politik memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan program pemerintah yang berhak menerima uang pajak masyarakat.

Langkah tersebut berpotensi memperbesar kendali Gedung Putih atas pengeluaran pemerintah federal tanpa harus meminta persetujuan baru dari Kongres.

Menurut pejabat Gedung Putih, Trump telah menerima pengarahan mengenai persiapan tersebut dan ikut terlibat dalam pembahasannya.

Ketika ditanya seberapa nyaman Trump memerintah dengan mengandalkan kewenangan eksekutif jika Kongres dikuasai Demokrat, salah satu sumber menjawab, "Sangat nyaman."

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump memang telah menguji batas-batas kekuasaan presiden. Dia menggunakan kewenangan eksekutif untuk memberlakukan tarif besar-besaran, memperketat penegakan kebijakan imigrasi, memangkas jumlah pegawai pemerintah federal, hingga menjalankan tujuan kebijakan luar negeri, termasuk perang melawan Iran, tanpa persetujuan Kongres atau undang-undang baru.

Salah satu pengecualian adalah paket besar pemangkasan pajak dan belanja pemerintah yang disahkan Kongres yang dikuasai Partai Republik dan ditandatangani Trump menjadi undang-undang pada Juli 2025.

"Selama dua tahun terakhir, Presiden Trump pada dasarnya telah mengabaikan Kongres dan berusaha melakukan sebanyak mungkin melalui perintah eksekutif dan kewenangan presiden," kata Nathan Gonzales, editor Inside Elections, lembaga yang menyediakan analisis politik independen.

Dia memperkirakan Trump akan terus mengandalkan kewenangan eksekutif jika Demokrat berhasil menguasai mayoritas di Kongres.

Trump juga berulang kali menetapkan status darurat nasional untuk memperluas kemampuannya mengambil tindakan tanpa harus menunggu undang-undang baru.

Kongres memang dapat melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri status darurat tersebut. Namun, Trump masih bisa menggunakan hak veto untuk menggagalkannya. Untuk mengesampingkan veto presiden, diperlukan dukungan dua pertiga anggota di masing-masing kamar Kongres.

Meski demikian, Kongres yang dikuasai Demokrat tetap berpotensi menciptakan berbagai hambatan besar bagi pemerintahan Trump.

Editor: Anton Suhartono