Deretan Tokoh Calon PM Jepang Pengganti Shigeru Ishiba, Berikut Daftarnya

TOKYO, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada, Minggu (7/9/2025). Keputusan tersebut setelah dia menyerah pada tekanan partai berkuasa agar bertanggung jawab atas serangkaian kekalahan dalam pemilu.

Melansir Reuters, pengunduran diri Ishiba akan memicu persaingan kepemimpinan di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya, dengan pemenangnya akan menghadapi pemungutan suara parlemen untuk menjadi perdana menteri.

Maduro: AS Ingin Ubah Rezim di Venezuela dan Menjadikannya Negara Jajahan!

Karena koalisi yang berkuasa telah kehilangan mayoritas kekuatan di kedua majelis parlemen, presiden LDP tidak lagi dijamin untuk menjadi PM. Ada kemungkinan kecil seorang pemimpin partai oposisi akan mengambil alih kepemimpinan ekonomi terbesar keempat di dunia.

Berikut daftar anggota parlemen yang mungkin akan mencalonkan diri sebagai PM Jepang:

PM Jepang Shigeru Ishiba Bantah Akan Mundur

1. Sanae Takaichi (64)

Jika terpilih, Takaichi akan menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang. Dia merupakan seorang veteran partai yang telah memegang berbagai peran, termasuk menteri keamanan ekonomi dan urusan dalam negeri.

Dikenal karena posisi konservatifnya seperti merevisi konstitusi pasifis pascaperang, Takaichi rutin mengunjungi kuil Yasukuni untuk menghormati para korban perang Jepang, yang dipandang oleh beberapa negara tetangga Asia sebagai simbol militerisme masa lalu.

Harga Beras di Jepang Melonjak Nyaris 100%, PM Shigeru Ishiba Makin Pusing

Takaichi menonjol karena penentangannya yang vokal terhadap kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) dan seruannya untuk meningkatkan belanja guna mendorong perekonomian yang rapuh.

2. Shinjiro Koizumi (44)

Pewaris dinasti politik yang telah berperan dalam pemerintahan Jepang selama lebih dari satu abad, Koizumi akan menjadi perdana menteri termuda di era modern.

Koizumi mencalonkan diri dalam pemilihan kepemimpinan partai tahun lalu, menampilkan dirinya sebagai seorang reformis yang mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap partai yang dilanda skandal.

Berbeda dengan Takaichi, yang meninggalkan pemerintahan setelah kekalahannya dalam kontes tersebut, Koizumi, lulusan Universitas Columbia, tetap dekat dengan Ishiba sebagai menteri pertanian. Dia bertugas mengawasi upaya yang dipublikasikan secara luas untuk mengekang lonjakan harga beras.

3. Yoshimasa Hayashi (64)

Hayashi telah menjabat sebagai kepala sekretaris kabinet Jepang, sebuah jabatan penting yang mencakup jabatan juru bicara pemerintah, sejak Desember 2023 di bawah PM Fumio Kishida dan Ishiba.

Dia telah memegang berbagai jabatan, termasuk menteri pertahanan, luar negeri, dan pertanian. Dia seringkali ditunjuk sebagai pengganti sementara setelah pengunduran diri petahana.

Sebagai penutur bahasa Inggris yang fasih, Hayashi bekerja untuk perusahaan dagang Mitsui & Co, belajar di Harvard Kennedy School, dan menjadi staf untuk Perwakilan AS Stephen Neal dan Senator William Roth Jr.

Hayashi mencalonkan diri dalam pemilihan pemimpin LDP pada tahun 2012 dan 2024. Dia telah berulang kali menyerukan penghormatan terhadap independensi BOJ dalam kebijakan moneter.

4. Yoshihiko Noda (68)

Mantan PM Noda adalah pemimpin kelompok oposisi terbesar, Demokrat Konstitusional yang berhaluan kiri-tengah. Sebagai perdana menteri yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2012, dia bekerja sama dengan LDP untuk meloloskan undang-undang yang menggandakan pajak konsumsi Jepang menjadi 10 persen.

Hal tersebut dilakukan guna membantu mengekang utang publik yang membengkak, sehingga mendapatkan reputasi sebagai pengamat fiskal yang agresif. Pajak konsumsi dinaikkan menjadi 10 persen pada tahun 2019 untuk sebagian besar barang.

Dalam pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli, Noda mengubah haluan dan menyerukan pemotongan sementara pajak konsumsi untuk bahan makanan. Dia telah berulang kali menyerukan penghapusan stimulus besar-besaran BOJ.

5. Yuichiro Tamaki (56)

Tamaki merupakan salah satu partai dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa pemilihan terakhir, yakni Partai Demokrat untuk Rakyat. Sebagai mantan birokrat kementerian keuangan, Tamaki ikut mendirikan partai tersebut pada tahun 2018 dan menganjurkan peningkatan pendapatan bersih rakyat dengan memperluas pembebasan pajak dan memangkas pajak konsumsi.

Dia juga mendukung peningkatan kemampuan pertahanan, regulasi yang lebih ketat terhadap akuisisi lahan oleh warga asing, dan pembangunan lebih banyak pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tamaki telah mendesak BOJ untuk berhati-hati dalam menghapus stimulus, dengan mengatakan bahwa mereka harus menunggu hingga upah riil membaik dan membantu menopang konsumsi.

Editor: Aditya Pratama