Desak Rebut Tepi Barat dari Palestina Segera, Para Menteri Israel Bawa-Bawa Trump

TEL AVIV, iNews.id – Sebanyak 14 menteri Israel dari partai sayap kanan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mencaplok wilayah Tepi Barat dari Palestina. Dalam surat yang dikirim Rabu malam (2/7/2025), mereka menilai saat ini adalah momentum terbaik untuk melaksanakan aneksasi, dengan mengandalkan dukungan Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump.

Surat tersebut secara eksplisit menyebut bahwa "kemitraan strategis dan dukungan dari AS serta Presiden Donald Trump saat ini menciptakan waktu yang tepat untuk memimpin langkah ini".

Tuding Brigitte Macron sebagai Transgender, Youtuber Konservatif Ini Klaim Presiden Prancis Sudah Sewa Pembunuh Bayaran

Para menteri mendesak Netanyahu agar menerapkan kedaulatan Israel penuh atas Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat) sebelum parlemen Knesset memasuki masa reses musim panas pada 27 Juli.

Surat kabar Israel Hayom, mengutip keterangan pejabat Israel, pada pekan lalu melaporkan, Trump dan Netanyahu melakukan pembicaraan diam-diam untuk merancang penghentian perang di Jalur Gaza dalam 2 pekan ke depan.

Militer Israel Klaim Cegat 90% Drone dan Rudal Iran saat Perang, kok Hancur Lebur?

Langkah ini disebut menjadi bagian dari kesepakatan strategis yang lebih besar, yakni untuk membuka jalan bagi normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui perluasan Perjanjian Abraham.

Pembicaraan yang berlangsung melalui sambungan telepon pada Senin (23/6/2025) itu diikuti pula oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer.

Israel Ancam Hancurkan Hamas Jadi Debu jika Tolak Gencatan Senjata

Salah satu dari rencana tersebut adalah Trump akan memberikan pengakuan kedaulatan atas Tepi Barat kepada Israel. Pengakuan itu diberikan sebagai timbal balik dari dukungan Israel atas solusi dua negara.

Rencana ini pastinya akan memicu perlawanan luas, bukan hanya dari Palestina tapi juga komunitas internasional, karena dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, salah satu penandatangan surat, mengunggah pernyataan ini melalui media sosial X. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina di wilayah mana pun akan menjadi ancaman eksistensial bagi Israel.

Selain Smotrich, penandatangan surat termasuk sejumlah menteri penting lainnya: menteri pertahanan, ekonomi, pertanian, energi, komunikasi, perhubungan, kehakiman, pariwisata, inovasi, budaya, urusan diaspora, pendidikan, kesetaraan sosial, kerja sama kawasan, serta Ketua Knesset Amir Ohana.

Desakan para menteri ini menunjukkan semakin menguatnya tekanan dari dalam pemerintahan untuk mengambil tindakan sepihak di tengah memburuknya situasi di wilayah pendudukan.

Pemerintah Otoritas Palestina menegaskan bahwa Tepi Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari masa depan negara Palestina. Mereka mengecam langkah pencaplokan sebagai bentuk penghancuran solusi dua negara dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Timur Tengah tahun 1967. Sejak saat itu, pembangunan permukiman Yahudi ilegal terus diperluas, khususnya setelah pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023.

Editor: Anton Suhartono