Dewan HAM PBB Akan Gelar Pertemuan Khusus Bahas Kudeta Myanmar

JENEWA, iNews.id - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengadakan pertemuan khusus pada Jumat (12/2/2021) membahas krisis di Myanmar pascakudeta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Inggris dan Uni Eropa yang pertama meminta digelarnya pertemuan tersebut lalu didukung oleh 19 dari 47 anggota forum, termasuk Jepang dan Korea Selatan yang bergabung dengan negara-negara Barat.

Baca Juga

Mogok Makan Hingga Gagal Organ, 8 Aktivis Palestine Action Terancam Tewas di Penjara Inggris

Amerika Serikat yang baru bergabung kembali ke Dewan HAM PBB setelah keluar sejak Juni 2018, termasuk dari 28 negara pengamat yang mendukung langkah tersebut.

Para diplomat mengatakan, negara-negara yang mendukung pertemuan sedang membahas rancangan resolusi yang akan dipresentasikan untuk diadopsi pada sesi tersebut.

Baca Juga

Singapura Larang Demonstrasi terkait Kudeta Myanmar

Duta Besar Inggris untuk PBB di Jenewa Julian Braithwaite mengatakan, penahanan para politisi dan warga sipil Myanmar oleh militer memiliki dampak besar bagi HAm di negara itu.

Dia mengatakan, penyelidik PBB tentang HAM di Myanmar Thomas Andrews menyerukan pertemuan khusus untuk menunjukkan kepada warga Myanmar mereka tidak sendirian di saat-saat menghadapi bahaya serta membutuhkan bantuan.

Baca Juga

Prihatin dengan Dinamika Politik Myanmar, Jokowi Minta Hormati Prinsip Piagam ASEAN

"Di atas segalanya, kami harus segera merespons penderitaan warga Myanmar dan situasi HAM yang memburuk dengan cepat di sana," kata Braithwaite, dikutip dari Reuters, Selasa (9/2/2021).

Baca Juga

Indonesia dan Malaysia Gagas Pertemuan Khusus Bahas Kudeta Myanmar

Puluhan ribu warga Myanmar turun ke jalan untuk menentang kudeta pada Senin pekan lalu.

Jenderal Min Aung Hlaing yang mengambil alih kepemimpinan Myanmar pascakudeta mengatakan, pemerintahannya akan mengadakan pemilu yang baru dan menyerahkan kekuasaan kepada juga pemenang. Dia berjanji akan memimpin Myanmar selama masa keadaan darurat yang berlangsung setahun ini dengan menerapkan demokrasi, berbeda dengan pemerintahan junta sebelumnya.

Editor: Anton Suhartono