Diancam Sanksi Internasional, Militer Myanmar: Kami Sudah Terbiasa dan Bisa Selamat

NEW YORK, iNews.id - Militer Myanmar siap dijatuhi sanksi internasional dan terisolasi pascakudeta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. 

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengungkapkan hal itu setelah berbicara dengan wakil panglima militer Myanmar, Soe Win, Rabu (3/3/2021).

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

Rencananya Burgener akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat mendatang.

Dalam percakapan itu Burgener memperingatkan Soe Win bahwa militer Myanmar kemungkinan besar akan menghadapi tindakan keras dari beberapa negara sebagai respons atas kudeta.

Baca Juga

Demonstran Myanmar yang Tewas Ditembak Jadi 13 Orang, Terdengar Letupan Senjata Otomatis

"Jawabannya, 'Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami bisa selamat'," kata Burgener, menirukan jawaban Soe, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/3/2021).

"Begitu saya juga memperingatkan bahwa mereka akan mengalami isolasi, jawabannya, 'Kami harus belajar untuk berjalan hanya dengan beberapa teman'," ujarnya.

Baca Juga

Junta Militer Layangkan Dakwaan Baru ke Presiden Myanmar yang Dikudeta

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa, telah atau sedang mempertimbangkan sanksi untuk menekan militer dan sekutu bisnisnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi serta pejabat dan politisi partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). 

NLD memenangkan pemilu pada November 2020 dengan perolehan suara telak, namun dituduh melakukan kecurangan. Komisi pemilihan menegaskan tak ada kecurangan masif yang bisa memengaruhi perolehan suara.

Sementara itu demonstrasi anti-kudeta Myanmar terus memakan korban jiwa. Dalam unjuk rasa pada Rabu, 38 demonstran tewas ditembak aparat keamanan di berbagai kota, sehingga jumlah total nyawa yang melayang sejak kudeta 1 Februari mencapai 59 orang.

Editor: Anton Suhartono