Dianggap Diskriminasi LGBT, Pejabat Uganda dan Zimbabwe Akan Ditolak Masuk ke AS

NEW YORK, iNews id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menolak pejabat dari Uganda dan Zimbabwe masuk ke negaranya dengan cara tidak menerbitkan visa. Kedua negara itu dianggap mendiskriminasi kaum minoritas LGBT.

Melansir dari Reuters, Selasa (5/12/2023), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyoroti marginalisasi komunitas LGBT di Uganda dan advokat masyarakat sipil di Zimbabwe. 

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Hukum anti-LGBTQ di Uganda dinilai sebagai salah satu yang paling keras di dunia. Aturan itu berlaku sejak Mei dengan hukuman mati untuk kasus homoseksualitas termasuk penularan HIV melalui hubungan seks sesama jenis. 

Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa setelah disahkannya undang-undang tersebut. Blinken juga mengumumkan kebijakan visa baru untuk mereka yang dianggap merongrong demokrasi di Zimbabwe, khususnya terkait pemilihan kontroversial pada Agustus 2023.

Baca Juga

Amerika Serikat Khawatir Konflik di Gaza Meluas ke Lebanon

Sebelumnya, Presiden Uganda, Yoweri Museveni, menandatangani salah satu undang-undang anti-LGBTQ terketat di dunia, termasuk hukuman mati pada Mei 2023. Aturan itu mendapat kecaman dari negara-negara Barat.

Hubungan sesama jenis sudah ilegal di Uganda dan lebih dari 30 negara Afrika, tetapi undang-undang baru ini sangat tegas.

Baca Juga

Ulang Tahun ke-81, Joe Biden Jadi Presiden Tertua di Amerika Serikat

Undang-undang tersebut menetapkan hukuman mati untuk pelanggar berulang terhadap hukum dan penularan penyakit seperti HIV/AIDS melalui hubungan seks sesama jenis. Juga dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara bagi orang yang mempromosikan homoseksualitas.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut langkah ini sebagai pelanggaran tragis terhadap hak asasi manusia dan menyatakan Washington akan mengevaluasi implikasi undang-undang tersebut pada semua aspek keterlibatan hubungan AS dengan Uganda.

"Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk penerapan sanksi dan pembatasan masuk ke Amerika Serikat terhadap siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia serius atau korupsi," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq