Diplomat Top Uni Eropa Serukan Sanksi terhadap Menteri Ekstremis Israel

BRUSSELS, iNews.id - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak blok supranasional itu untuk mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. Pasalnya, menteri ekstremis zionis itu menyerukan untuk memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza.

"Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Menteri Ben Gvir menyerukan pemangkasan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil. Seperti pernyataan jahat Menteri Smotrich (Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich), ini adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Sanksi (terhadap Ben Gvir dan Smotrich) harus menjadi agenda Uni Eropa kita," ungkap Borrell di platform media sosial X.

Baca Juga

PM Australia Tolak Tuduhan Netanyahu atas Serangan di Pantai Bondi

Dia juga meminta Pemerintah Israel untuk secara tegas menghindari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. "Saya.. menyerukannya (Pemerintah Israel) untuk terlibat dengan iktikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar, dan Mesir untuk gencatan senjata segera," ujar Borrell.

Sebelumnya, Ben Gvir menganjurkan agar Israel bersikap lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina. Politikus sayap kanan radikal itu juga telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza. 

Baca Juga

Menteri Ekstremis Israel Itamar Ben Gvir Terang-terangan Dukung Donald Trump Jadi Presiden AS

Sementara Smotrich sebelumnya mengatakan, dalam konteks upaya untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan sekalipun langkah itu bakal menyebabkan 2 juta warga Palestina mati akibat kelaparan. Namun, dia mengeluh lantaran masyarakat internasional tidak akan mengizinkan hal itu.

Sebelumnya, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan, mereka siap untuk mengajukan proposal akhir guna mencapai kesepakatan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil