Diprotes Mahathir, Najib Razak Tolak Tanah dan Bangunan Rp340 Miliar dari Pemerintah

KUALA LUMPUR, iNews.id - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menegaskan tak akan mengambil jatah 100 juta ringgit atau sekitar Rp340 miliar anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk dirinya. 

Anggaran tanah dan rumah untuk mantan PM Malaysia itu sempat memicu perdebatan sengit di sidang parlemen Dewan Rakyat pada Kamis (18/11/2021). Anggota parlemen yang juga mantan PM Mahathir Mohamad mempertanyakan anggaran tersebut saat Menteri Keuangan Zafrul Aziz menyampaikan pidato.

Baca Juga

11 Miliarder Paling Aneh di Dunia, Salah Satunya Tak Punya Rumah karena Selalu Berkeliling Dunia

Najib mengatakan telah memutuskan untuk menolak dana tersebut.

“Saya menyadari dan memahami rakyat sedang menghadapi masa-masa sulit, prioritas bangsa adalah rakyat,” katanya, seraya menambahkan isu soal anggaran untuk tanah dan rumah itu dipolitisasi karena digulirkan menjelang pilkada Melaka, Jumat (19/11/2021), seperti dilaporkan The Straits Times.

Baca Juga

Najib Razak Dapat Izin ke Luar Negeri saat Berkasus, Mahathir Mohamad Protes

Najib menjelaskan dia mengajukan permintaan tanah dan rumah pada 2018 setelah partainya, UMNO, bersama koalisi Barisan Nasional, kalah dalam pemilihan umum dari kelompok oposisi Pakatan Harapan.

Baca Juga

Ismail Sabri Jadi PM, Mahathir malah Singgung Malaysia Negara Terburuk di Dunia Tangani Covid

Tokoh oposisi seperti Mahathir dan Anwar Ibrahim menuduh pemerintahan Malaysia yang kini dipimpin UMNO telah menyetujui hadiah 100 juta ringgit itu.

Namun Menkeu Zafrul mengatakan saat pidato di parlemen, masalah tersebut sebenarnya sudah dibahas di Kabinet, namun dia tak bisa memastikan apakah pembahasannya sudah selesai atau belum.

Menteri kehakiman de facto Wan Junaidi Wan Jaafar mengatakan pemerintah telah menunjukkan kepada Najib tiga bidang tanah.

“Pada prinsipnya, Kabinet telah setuju untuk mengabulkan permintaan mantan perdana menteri atas dasar haknya berdasarkan hukum. Namun, saya harus menekankan keputusan ini belum final dan masih dalam pertimbangan dan perlu persetujuan akhir,” katanya.

Editor: Anton Suhartono