Diusir Erdogan, 8 Kedubes Asing Janji Tak Campuri Urusan Dalam Negeri Turki

ANKARA, iNews.id - Presiden Turki Tayyip Erdogan menyambut pernyataan kedutaan besar (kedubes) dari delapan negara Barat bahwa mereka mematuhi konvensi diplomatik untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri dari negara tuan rumah.

"Amerika Serikat mencatat, mereka mempertahankan komitmen terhadap Pasal 41 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik," demikian pernyataan Kedubes Amerika Serikat (AS) di Twitter.

Baca Juga

Hamas Kecam Israel Perluas Garis Kuning, Langgar Kesepakatan Rafah

Sikap itu disampaikan kedubes setelah Erdogan pada akhir pekan lalu memerintahkan menteri luar negeri untuk mengusir atau memberikan status persona non grata kepada para dubes dari Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan AS.

Kantor berita Anadolu melaporkan, Erdogan menyambut baik pernyataan yang diunggah Kedubes AS, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru di Twitter. Setelah itu Kedubes Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Denmark me-retweet-nya. Sementara itu Jerman dan Prancis belum menyampaikan sikapnya, namun kedua negara saling berkomunkasi intensif sejak akhir pekan lalu.

Baca Juga

Presiden Erdogan Usir 10 Dubes Sekaligus, Begini Kata AS dan Norwegia

Para dubes tersebut dianggap mencampuri urusan pengadilan Turki dengan mendesak pembebasan pengusaha sekaligus filantrofis Osman Kavala. Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober, mereka menyerukan solusi yang adil dan cepat dalam kasus Kavala serta mendesak agar segera dibebaskan.

Baca Juga

Erdogan Berani Menentang AS, Ngotot Borong S-400 Rusia

Setelah itu, para dubes dipanggil oleh Kemlu Turki untuk menyampaikan protes. Kemlu menyebut pernyataan bersama itu tidak bertanggung jawab.

Kavala dijebloskan ke penjara sejak akhir 2017 atas tuduhan membiayai demonstrasi nasional pada 2013 serta terlibat dalam kudeta menggulingkan Erdogan pada 2016. Dia membantah tuduhan itu.

Dia dibebaskan dari tuduhan terkait unjuk rasa pada 2020, namun putusan itu dibatalkan tahun ini. Tuduhannya bahkan ditambah dengan kasus lain yakni terkait upaya kudeta. 

Editor: Anton Suhartono