Dubes Lu Shaye Pertanyakan Kedaulatan Negara Bekas Soviet, Begini Tanggapan China

BEIJING, iNews.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning dalam jumpa pers reguler Senin (24/4/2023) mengatakan, Beijing menghormati kedaulatan semua negara. Pernyataannya tentang kedaulatan negara bekas Soviet itu juga mewakili sikap resmi pemerintah China. 

"China menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah semua negara dan menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB," kata Mao. 

Baca Juga

500.000 Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi akibat Perang

Mao menambahkan, China bersikap objektif dan tidak memihak dalam masalah kedaulatan.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Prancis, Lu Shaye dalam sebuah wawancara yang disiarkan di televisi Prancis pada Jumat (21/4/2023) mengatakan, Krimea merupakan bagian dari Rusia dan bukan Ukraina. Krimea telah diberikan ke Ukraina oleh mantan pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev.

Baca Juga

China Kutuk Pertemuan Tsai Ing-wen dan Kevin McCarthy, Tegaskan Akan Pertahankan Kedaulatan

"Negara-negara bekas Uni Soviet ini sebenarnya tidak memiliki status dalam hukum internasional karena tidak ada kesepakatan internasional untuk mewujudkan status kedaulatan mereka," tambah Shaye.

Sontak pernyataan Lu ini menuai banyak reaksi terutama dari negara Baltik dan Uni Eropa (UE). Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky menyebut pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang tak dapat diterima. 

"Saya harap pimpinan dari duta besar akan meluruskan hal ini," katanya menjelang pertemuan para menteri luar negeri UE di Luksemburg.

Senada dengan Menlu Ceko, Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis mengatakan komentar seperti itu juga sama sekali tidak dapat diterima.

"Tiga negara Baltik akan memanggil perwakilan China untuk secara resmi meminta klarifikasi dan memeriksa apakah posisinya telah berubah," katanya.

Editor: Umaya Khusniah