Dubes Myanmar untuk Inggris Dikudeta karena Membangkang, Tak Boleh Masuk Kantor 

LONDON, iNews.id - Duta Besar Myanmar untuk Inggris Kyaw Zwar Minn dilarang masuk ke kantornya di London setelah memutuskan hubungan dengan pemerintahan junta militer yang mengudeta Aung San Suu Kyiu pada 1 Februari lalu.

Beberapa sumber mengatakan, Wakil Dubes Myanmar Chit Win mengunci gedung kedubes dan tak membolehkan Minh memasuki gedung atas nama pemerintahan junta militer.

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

Minn memutuskan hubungan dengan junta militer di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing sejak beberapa pekan terakhir serta menyerukan pembebasan Suu Kyi.

"Saya dikunci. Ini semacam kudeta di tengah-tengah London. Anda bisa melihat mereka mengurung kantor saya. Ini gedung saya, saya harus masuk. Itu sebabnya saya menunggu di sini," kata Minn, dikutip dari Reuters, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga

Krisis Kemanusiaan di Myanmar, Petugas Palang Merah Ditangkap, Diintimidasi, dan Dianiaya

Minn sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Inggris untuk membahas kondisinya.

Empat sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, Win mengambil alih sebagai penguasa kedubes dan bersama serta atase militer mengunci Minn.

Baca Juga

Ngeri, Myanmar Menghadapi Perang Saudara Berskala Besar

Sementara itu kepolisian London menyatakan telah mengamankan jalan di lokasi kedubes yakni Mayfair.

"Kami mengetahui adanya protes di luar kedutaan Myanmar di Mayfair, London. Petugas ketertiban umum sudah berada di sana. Tidak ada penangkapan," demikian pernyataan kepolisian.

Sementara itu pejabat Inggris sudah berbicara dengan perwakilan kedua pihak serta kepolisian dengan tujuan menyelesaikan perselisihan secara damai sesegera mungkin.

"Kami mencari informasi lebih lanjut menyusul insiden di kedutaan besar Myanmar di London," kata seorang Juru Bicara Kemlu Inggris.

Bulan lalu, Minn menyerukan pembebasan Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Keberaniannya melawan pemerintahan junta militer secara terbuka itu menuai pujian Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.

Editor: Anton Suhartono