Duh, Taliban Bakal Larang Perempuan Afghanistan Bekerja di PBB

WASHINGTON, iNews.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan kepada semua staf yang ada di Afghanistan untuk tak pergi bekerja selama dua hari. Peringatan itu keluar menyusul Taliban yang memberi isyarat akan memberlakukan larangan bagi perempuan Afghanistan yang bekerja untuk badan dunia. 

"Pejabat PBB di Afghanistan menerima perintah dari 'otoritas de facto' yang melarang staf nasional perempuan PBB untuk bekerja," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Selasa (4/4/2023). 

Baca Juga

Penyanyi AS Ini Tuntut Cerai setelah Klaim Tanpa Sadar Dinikahi Sultan Malaysia

Saat ini, PBB sedang menyelidiki dampak atas larangan tersebut dan akan bertemu dengan pejabat kementerian luar negeri Afghanistan di Kabul, Rabu (5/4/2023). Mereka berupaya untuk mencari kejelasan lebih lanjut. 

Dilansir dari Reuters, ada sekitar 3.300 staf PBB Afghanistan. Sementara itu, ada sekitar 400 perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB.

Baca Juga

PBB Ancam Akan Ada Pengurangan Bantuan jika Taliban Tetap Tak Hormati Hak Perempuan

Dua sumber PBB mengatakan kepada Reuters, kekhawatiran atas diberlakukannya aturan oleh Taliban tersebut telah mendorong organisasi untuk meminta semua staf, pria dan wanita untuk tidak masuk kerja selama 48 jam mulai Rabu dan Kamis. Di Afghanistan, Jumat dan Sabtu merupakan hari akhir pekan. Artinya staf PBB tidak akan masuk kerja paling cepat hingga Minggu.

Misi PBB di Afghanistan, UNAMA, pada Selasa menyatakan keprihatinannya bahwa staf perempuan di Provinsi timur Nangarhar telah berhenti bekerja.

Baca Juga

Taliban Bunuh Komandan Senior ISIS di Afghanistan

"Ada lebih banyak komunikasi resmi yang dilakukan di Jalalabad (ibu kota Provinsi Nangarhar). Kami diberitahu melalui berbagai saluran bahwa ini berlaku untuk seluruh negeri," kata Jubir Dujarric.

Dia menjelaskan, anggota staf perempuan sangat penting bagi PBB untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa. Sekitar 23 juta orang, lebih dari setengah populasi Afghanistan, membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Baca Juga

Taliban Larang Peredaran Alat Kontrasepsi: Pengendalian Kelahiran Itu Agenda Barat

Sayangnya, administrasi Taliban dan Kementerian Informasi Afghanistan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Editor: Umaya Khusniah